POSKOTA.CO.ID – Para pemilik Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP ini akan diverifikasi dan divalidasi Kementerian Sosial (Kemensos) RI sebagai penerima bantuan sosial.
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dipersilakan untuk menyimak informasi dalam artikel ini.
2 Agenda Instruksi Kemensos
Pada Selasa 5 November 2024, pemerintah melalui Kemensos memerintahkan pelaksanaan dua agenda penting di setiap kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Kegiatan ini berfokus pada pengecekan validitas data KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), terutama bagi mereka yang mengalami kendala dalam migrasi data dari PT Pos ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Selain itu, kegiatan ini juga mencakup proses verifikasi dan validasi untuk calon penerima PKH baru yang berasal dari KPM BPNT murni.
1. Perbaikan Data Bagi KPM Gagal Burekol
Kegiatan pertama difokuskan pada perbaikan data bagi KPM PKH dan BPNT yang mengalami kegagalan dalam proses "burekol" (Gagal Burekol), melalui pemadanan data antara database kependudukan (Dukcapil) dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Ketidaksesuaian atau tidak sinkronnya data antara data Dukcapil dan DTKS ini telah menyebabkan banyak KPM PKH maupun BPNT yang belum berhasil dialihkan dari PT Pos Indonesia ke KKS.
Kemensos menginstruksikan para pendamping sosial untuk membantu KPM yang mengalami masalah ini, dengan mengarahkan mereka memperbarui data kependudukannya terlebih dahulu di Dukcapil.
Setelah pembaruan data, informasi tersebut harus diperbarui di sistem SIKS-NG agar sesuai dengan data DTKS.
Jika proses pemadanan berhasil, perbankan akan melanjutkan pendistribusian KKS dan buku tabungan kepada KPM yang bersangkutan.
Diharapkan pada November atau paling lambat akhir Desember 2024 mendatang, kartu KKS sudah selesai didistribusikan oleh Bank Himbara penyalur bantuan seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSI.
