POSKOTA.CO.ID - Bantuan sosial (bansos) akhir tahun 2024 sudah siap disalurkan untuk pemilik Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 421 kabupaten dan kota.
Penyaluran bantuan reguler PKH dan BPNT, dengan nominal mulai Rp150.000 hingga jutaan rupiah, tergantung pada komponen penerima manfaat.
Berikut penjelasan lengkap mengenai proses verifikasi, pencairan, serta komponen yang berhak mendapatkan bantuan.
Rincian Bantuan Sosial PKH dan BPNT Akhir Tahun
Program PKH dan BPNT untuk periode akhir tahun akan mulai dicairkan pada minggu kedua bulan November 2024.
Ini meliputi bantuan reguler yang diberikan setiap dua bulan. Pada periode November–Desember, besaran bantuan akan disesuaikan dengan komponen yang dimiliki KPM, seperti:
- Anak SD: Mulai dari Rp150.000.
- Balita, Lansia, dan Ibu Hamil: Bantuan hingga jutaan rupiah, terutama jika dalam satu keluarga terdapat beberapa kategori penerima.
Untuk memastikan semua penerima manfaat mendapatkan bantuan sesuai kebutuhan, Kementerian Sosial melakukan proses verifikasi ulang untuk memenuhi kuota penerima PKH, yang ditargetkan sebanyak 10 juta KPM.
Proses Verifikasi dan Validasi KPM di 421 Kabupaten/Kota
Sesuai surat Kementerian Sosial tertanggal 30 Oktober 2024, sebanyak 421 kabupaten/kota di Indonesia diminta untuk melakukan verifikasi dan validasi calon KPM baru.
Tujuannya adalah memastikan bahwa bantuan tepat sasaran, terutama bagi KPM BPNT yang berpotensi menerima PKH karena memiliki komponen tambahan seperti anak sekolah, ibu hamil, atau lansia.
Proses verifikasi akan berlangsung hingga 12 November 2024. Setiap daerah akan melakukan pencermatan data oleh Dinas Sosial setempat, kemudian hasilnya diunggah melalui akun verifikasi dinas sosial kabupaten/kota.
Siapa yang Berhak Menerima Bantuan Sosial Akhir Tahun 2024?
Penyaluran bantuan sosial kali ini akan mencakup beberapa komponen penerima, seperti:
- Anak Sekolah SD, SMP, SMA
- Anak Balita (usia 0–6 tahun)
- Ibu Hamil
- Lansia (usia 60 tahun ke atas)
- Disabilitas berat dan korban pelanggaran HAM berat
Keluarga yang memenuhi salah satu atau beberapa kriteria ini akan dimasukkan dalam daftar penerima PKH dan BPNT dengan nominal yang disesuaikan.
