POSKOTA.CO.ID - Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bantuan sosial yang sangat penting bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bantuan ini mendukung berbagai kebutuhan dasar bagi KPM yang memenuhi kriteria tertentu, seperti ibu hamil, balita, anak sekolah dari tingkat SD hingga SMA/SMK, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.
Dengan jumlah penerima yang mencapai 10 juta orang, PKH diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia.
Namun, tidak jarang muncul masalah dalam proses pencairan dana PKH.
Banyak KPM melaporkan bahwa dana yang diterima mengalami keterlambatan, bahkan jumlahnya sering kali berkurang dari yang seharusnya diterima.
Masalah ini sudah cukup sering terjadi dan menjadi keluhan umum di kalangan penerima manfaat PKH, terutama bagi KPM yang memiliki komponen anak sekolah.
Mereka merasa bingung dan khawatir ketika nominal bantuan untuk anak sekolah yang diharapkan ternyata tidak sesuai.
Dilansir dari kanal YouTube Dunia Bansos, perbedaan nominal yang diterima ini disebabkan oleh ketidaksesuaian data anak sekolah antara DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan Dapodik (Data Pokok Pendidikan).
Kedua data ini seharusnya selaras karena digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan yang tepat sasaran.
Namun, jika ada perbedaan atau ketidaksesuaian data antara DTKS dan Dapodik, bantuan bagi anak sekolah bisa saja berkurang atau bahkan tidak dicairkan sama sekali.
Inilah alasan pentingnya pemadanan data anak sekolah untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada anak yang masih aktif bersekolah.
