POSKOTA.CO.ID - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta mulai menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Adapun penyusunan KUS-PPAS APBD 2025 itu dilakukan pada Selasa, 22 Oktober 2024.
Salah satu program yang dibahas dalam KUA-PPAS itu yakni program sekolah swasta gratis yang akan menggantikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah memastikan program sekolah swasta gratis akan berjalan pada 2025.
Anggaran program sekolah swasta gratis itu sebesar Rp 1,1 triliun yang bersumber dari APBD 2025.
"Sudah dianggarkan sekitar Rp1,1 triliun untuk kita coba trial di sekolah-sekolah swasta yang memang kondisinya banyak warga susahnya," kata Ima kepada wartawan dikutip Rabu, 23 Oktober 2024.
"Sekarang ini yang ribut adalah anak-anak sekolah negeri yang biasa dapat KJP, kan sebenarnya dia udah dapat (sekolah) gratis. Nah kita mau lebih mengedepankan keadilan sosial aja," jelas Ima.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan, konsekuensi dari program sekolah swasta gratis ialah menghapus program KJP Plus.
Ia mengatakan, hal tersebut telah dibahas dalam rapat bersama Komisi E DPRD DKI periode sebelumnya.
"Bahkan kami diminta membuat pernyataan integritas janji agar sekolah bisa diterapkan," katanya.
Joko menegaskan jika nantinya program tersebut sah, maka masyarakat dipastikan mulai menikmati sekolah swasta gratis pada pertengahan 2025.
