Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah penerima Bansos harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).
Hal ini bertujuan agar program bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah benar-benar diberikan kepada warga negara yang memiliki hak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Penerima harus memiliki dokumen yang sah seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bukti kewarganegaraan Indonesia.
2. Memiliki KK dan KTP yang Masih Berlaku
Syarat kedua adalah calon penerima harus memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
KTP dan KK menjadi dokumen penting dalam proses verifikasi data penerima Bansos. Kartu Keluarga mencantumkan informasi mengenai anggota keluarga dan status mereka dalam rumah tangga, sedangkan KTP adalah identitas pribadi penerima.
Pemerintah memerlukan data ini untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan dan telah terdata secara resmi di lembaga pemerintah.
KTP dan KK juga penting untuk mencocokkan data penerima dengan DTKS dari Kemensos, yang menjadi acuan utama dalam menentukan siapa yang berhak menerima Bansos.
3. Status Pekerjaan
Penerima Bansos tidak boleh merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Polri, atau Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Program Bansos ini dirancang untuk masyarakat yang berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah. ASN, anggota Polri, dan TNI dianggap sudah memiliki pendapatan yang memadai dari pemerintah.
Pemerintah menginginkan agar program bantuan sosial benar-benar dapat menjangkau masyarakat kurang mampu dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang sebetulnya sudah memiliki penghasilan tetap dan stabil.
4. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos
Syarat terakhir yang harus dipenuhi oleh calon penerima Bansos adalah mereka harus termasuk dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kemensos.
DTKS adalah basis data utama yang digunakan pemerintah untuk mengidentifikasi keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan.
