Di Balik Kontroversi Hasil Imbang Timnas Indonesia: Bahrain Dukung Israel

Jumat 11 Okt 2024, 10:22 WIB
Bahrain memaksa Indonesia bermain imbang 2-2 melalui gol di menit akhir pertandingan. (pssi.org)

Bahrain memaksa Indonesia bermain imbang 2-2 melalui gol di menit akhir pertandingan. (pssi.org)

POSKOTA.CO.ID - Timnas Indonesia ditahan imbang 2-2 oleh Bahrain pada laga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Kontroversi terhadap laga tersebut mencuat karena wasit membiarkan pemain Bahrain mencetak gol padahal sudah melebihi waktu injury time.

Dalam konteks geopolitik, ternyata Bahrain adalah salah satu negara yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

Mengikuti jejak Uni Emirat Arab, Bahrain meneken Perjanjian Abraham pada September 2024, yang menjadi tanda normalisasi hubungan dengan Israel.

Laporan jurnalis Nazeeha Saeed, sebagaimana dilansir laman Arab Reform Initiative, menyebutkan, penandatanganan Perjanjian Abraham oleh Bahrain pada September 2020, tidak terjadi begitu saja atau tanpa tanda-tanda sebelumnya.

"Hal itu terjadi setelah bertahun-tahun mengizinkan delegasi ekonomi dan olahraga Israel untuk mengunjungi Bahrain," tulis laporan tersebut, dikutip pada Jumat, 11 Oktober 2024.

Bahkan otoritas Bahrain juga berupaya membeli perangkat mata-mata Israel untuk digunakan melawan oposisi politik dan aktivis hak asasi manusia.

Bahrain juga menjadi tuan rumah bagi pangkalan militer AS dan menikmati hubungan ekonomi, keamanan, dan diplomatik tingkat tinggi dengan Amerika Serikat, yang membuat mereka sulit untuk menentang kebijakan AS dalam masalah apa pun.

Selama beberapa dekade, banyak gerakan dan pemberontakan yang menuntut perubahan dan reformasi politik terjadi di Bahrain.

Rakyat Bahrain Tak Setuju Normalisasi

Namun bukan berarti rakyat Bahrain setuju dengan Perjanjian normalisasi dengan Israel itu. Penandatanganan Perjanjian Abraham oleh Bahrain tidak mendapat persetujuan publik maupun persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Perjanjian tersebut juga tidak ditandatangani setelah referendum rakyat.

Sebaliknya, hal itu merupakan keputusan sepihak oleh pemerintah Bahrain, badan yang dikendalikan oleh keluarga kerajaan di Bahrain.

"Tidak mengherankan, keputusan itu disambut dengan kemarahan publik yang diungkapkan baik di media sosial maupun melalui demonstrasi spontan yang tidak sah di seluruh negeri," terang Saeed.

Berita Terkait
News Update