POSKOTA.CO.ID - Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur terpilih menjadi desa antikorupsi mewakili Kabupaten Bekasi.
Penyematan itu merupakan pelaksanaan dari program Replikasi Desa Antikorupsi yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepala Bidang Bina Desa DPMD Provinsi Jawa Barat, Asep Nandang Rasadi mengatakan, program ini dilakukan agar tata kelola pemerintahan desa berjalan secara transparan, integritas, dan bebas akan praktik korupsi.
"Yang diharpapkan jadi contoh pada desa yang lain di Kabupaten Bekasi. Kedepannya agar mewujudkan ketertiban administrasi dan meminimalisir kesalahan administrasi terutama dalam pengelolaan keuangan dana desa,” ucap Asep kepada wartawan, Rabu, 9 Oktober 2024.
Proses pemilihan desa dimulai dari usulan pemerintah daerah yang sesuai dengan penilaian yang ditetapkan oleh KPK. Kemudian dilakukan tahapan administrasi, melakukan wawancara kepala desa dan sertifikasi berkas desa oleh petugas KPK.
“Indikator desa antikorupsi tersebut meliputi penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat dan kearifan lokal,” jelasnya.
Tim provinsi dan KPK kemudian melakukan penilaian dengan cara melakukan presentasi hingga berlangsung sesi tanya jawab, serta pemeriksaan dokumen fisik.
Sekretaris Camat Cikarang Timur, Aris Sadikin mengatakan, ada beberapa pencapaian yang diraih wilayahnya sebagai bentuk penilaian program tersebut.
"Sudah dipaparkan oleh kepala desa bahwa terdapat pencapaian yang diraih, seperti memperoleh kendaraan mobil Mascara dari DPMD Provinsi Jawa Barat kemudian terakhir, kemarin mendapatkan hibah rampasan dari KPK berupa lahan tanah disamping kawasan industri Jababeka," kata Aris.
Sebagai desa yang dipilih mewakili Pemkab Bekasi dalam pelaksanaan program Replikasi Desa Antikorupsi, Aris optimistis dapat memaksimalkan kesempatan ini.
"Kita setiap ada kegiatan Minggon selalu menginformasikan kepada setiap desa agar tertib administrasi, sekaligus melakukan monitoring langsung terkait anggaran dana desa dengan melihat langsung kualitas pembangunan yang bersumber dari ADD tersebut. Kami optimis kedepannya," pungkasnya.
.png)
