POSKOTA.CO.ID - Sejumlah perwakilan sekolah tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS), sambangi salah satu calon Bupati Bekasi nomor urut 1, Dani Ramdan, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Senin, 7 Oktober 2024.
Salah satu perwakilan bernama Irfan Siddiq mengungkapkan alasannya mendatangi Dani Ramdan agar Cabup Bekasi tersebut berkomitmen memperhatikan siswa-siswi madrasah dalam dunia pendidikan.
"Tadi kami dengar langsung, beliau berkomitmen untuk memperhatikan anak-anak di sekolah madrasah, sehingga tidak ada semacam dikotomi, antara mereka bersekolah di umum dengan anak-anak di masdrasah," kata Irfan Siddiq saat dijumpai Poskota, di Cikarang, Senin malam, 7 Oktober 2024.
Irfan menegaskan selama ini baik siswa dan sekolah madrasah kurang diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Dunia pendidikan seharusnya bersikap adil dan tak membedakan kalangan serta status.
Irfan memaparkan orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya di madrasah taat membayar pajak, dan pajak itu terserap oleh Pemkab Bekasi. Maka madrasah perlu diperhatikan oleh pemimpin.
"Biar bagaimanapun, ini anak-anak dari Kabupaten Bekasi, orang tua mereka bekerja di Bekasi, bayar pajak di Bekasi, sudah menjadi keharusan Pemda Kabupaten Bekasi memberi perhatian kepada mereka," ungkapnya.
Meski demikian, Irfan mengakui hal ini tak tertuju kepada Dani Ramdan saja, namun kepada para Cabup lain bilamana nanti terpilih sebagai Bupati Bekasi.
"Kami bersama beberapa perwakilan madrasah di Kabupaten Bekasi, memberi masukan dan meminta komitmen Cabup ke depan mereka ini terpilih menjadi Bupati Bekasi" tutup Irfan.
Sementara itu, Cabup Bekasi nomor urut 1, Dani Ramdan mengatakan, usulan dan aspirasi para perwakilan pengurus madrasah bakal diterapkan dalam salah satu programnya tentang pemerataan pendidikan.
"Kami bertemu dan berdiskusi mengenai program-program saya, ke depan jika terpilih jadi Bupati Bekasi tentunya aspek pendidikan di lingkungan madrasah akan tetap didukung, terlebih menyelaraskan dengan para anggota legislatif," kata Dani.
Pendidikan gratis memang menjadi keharusan dan tanggung jawab pemerintah. Apabila ia terpilih, maka payung hukum, regulasi dalam Undang-undang mengenai hal itu perlu dipermudah, khususnya madrasah.
.png)
