Bantuan yang diterima oleh KPM di kategori ini cukup signifikan, mencapai Rp10,8 juta per tahun, atau sekitar Rp900 ribu per bulan.
Angka ini jauh lebih besar dibandingkan bantuan untuk komponen lain seperti balita dan ibu hamil, yang menandakan pentingnya perhatian terhadap kategori ini.
Bantuan ini bertujuan untuk mendukung keluarga yang mengalami dampak langsung dari pelanggaran HAM berat agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
Dengan adanya tambahan kategori ini, pemerintah semakin memperluas cakupan PKH agar dapat menjangkau lebih banyak kelompok rentan.
Pengaruh dan Dampak PKH
PKH berperan penting dalam mendorong keluarga miskin untuk mendapatkan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan pendidikan.
Selain itu, bantuan ini juga dapat meningkatkan kualitas hidup bagi keluarga yang tergolong fakir miskin, serta mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan meningkatkan sumber daya manusia yang lebih baik.
Bantuan tunai bersyarat seperti PKH juga memiliki dampak positif dalam mencegah kemiskinan antar generasi.
Anak-anak dari keluarga penerima PKH diharapkan bisa menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik, sehingga mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.
Prosedur Pendaftaran PKH
Untuk menjadi penerima PKH, keluarga harus terdaftar dalam DTKS, yang bisa diusulkan melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat.
Setelah data diverifikasi dan dinyatakan memenuhi kriteria, keluarga tersebut akan diikutsertakan dalam program PKH.
Distribusi bantuan PKH dilakukan secara berkala melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan disalurkan langsung ke rekening penerima.
Dengan adanya penambahan komponen dan peningkatan jumlah bantuan dalam kategori tertentu, PKH di tahun 2024 diharapkan semakin efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
