POSKOTA.CO.ID - Program Kartu Prakerja yang diluncurkan pada tahun 2020 menjadi salah satu inisiatif pemerintah Indonesia.
Namun, menjelang 2025, banyak pertanyaan muncul mengenai nasib keberlanjutan program ini, terutama seiring dengan pergantian pemerintahan setelah Pemilu 2024.
Pada Agustus 2024 kemarin, Airalngga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan bahwa Jokowi meminta program ini diteruskan di tahun selanjutnya.
Hal itu disampaikan Jokowi setelah Airlangga melaporkan capaian Prakerja terhadap masyarakat Indonesia.
Kendati begitu, keputusan tetap berada di tangan pemerintahan baru selepas Jokowi lengser dari kursi kepresidenan.
Seperti yang dilansir dari media Detiksumbagsel.com, pihak manajemen Prakerja masih menunggu kebijakan baru yang diambil oleh Prabowo Subianto selaku presiden terpilih.
Hal tersebut disampaikan oleh Denni Puspa Purbasari, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja.
"Saya tidak bisa memberi komentar sekarang, tidak boleh kemajon (kelewat maju). Itu tunggu saja kabarnya nanti," Ujarnya kepada wartawan.
Program Kartu Prakerja telah diikuti oleh 18,9 juta peserta sejak diluncurkan, dengan tujuan utama meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan.
Peminat program ini cukup besar, menurut Denni hanya 1 dari 3 orang pendaftar saja yang masuk dan bisa mengikuti program Kartu Prakerja. Total terdapat 150 juta pendaftar dari seluruh angkatan kerja.
Hal itu dikarenakan Kartu Prakerja memberikan insentif disamping beasiswa pelatihan yang bisa ditarik ke dompet elektronik atau rekening peserta.