ADA wacana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menambah jumlah komisi untuk mengimbangi jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Alasannya, agar pengawasan DPR terhadap kinerja pemerintahan menjadi semakin efisien.
Saat sekarang, terdapat 11 komisi di DPR, di mana setiap komisi mengawasi tiga hingga empat kementerian.
“Apakah rencana penambahan jumlah komisi sudah final?,” kata Bung Heri mengawali obrolan warteg bersama dua sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
“Belum final sih. Seperti diberitakan, DPR masih mengkaji rencana dimaksud,” kata Yudi.
“Meski belum final, sepertinya akan menuju ke sana karena hampir semua fraksi setuju dengan rencana penambahan jumlah komisi,” tambah mas Bro.
“Kira-kira mau ditambah berapa komisi lagi ya,” tanya Heri
“Ya, tanya kepada yang punya rencana dong,” kata Yudi.
“Yang jelas penambahan jumlah komisi akan disesuaikan dengan kebutuhan sejalan dengan bertambahnya jumlah kementerian/lembaga negara. Jika sekarang dengan 34 kementerian terdapat 11 komisi, bisa juga dengan 40 kementerian seperti diwacanakan, bisa bertambah dua atau tiga komisi,” urai mas Bro.
“Enaknya sih angka ganjil, Bro, 15 misalnya,” kata Heri.
“Loh jadi kalian yang berandai – andai,” ujar Yudi.
“Betul juga. Soal rencana penambahan jumlah komisi saja sudah mulai dikritisi oleh sejumlah kalangan.Alasannya, dengan peta politik yang minim oposisi, diragukan pengawasan akan efektif,” kata Heri.
.png)
