Perhatian! Saldo Dana Bansos PKH dan BPNT Rp400.000 Cair dari PT Pos Indonesia Beralih ke Kartu KKS, Lihat Informasi Selengkapnya di Sini!

POSKOTA.CO.ID - Saldo dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH)  dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp400.000 yang mulanya disalurkan melalui PT POS Indonesia dipindah penyalurannya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

PKH dan BPNT adalah salah satu program bantuan sosial dari pemerintah yang bertujuan untuk membantu keluarga miskin dan rentan miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Dilihat dari status yang ada di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (Siks-NG) semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bansos melalui PT Pos Indonesia telah berubah menjadi KKS. 

Dikutip dari Youtube Channel Pendamping Sosial, sejak bulan Agustus di sebagian daerah di Tanah Air sudah dilakukan borekol atau pembukaan rekening kolektif bagi para KPM yang mengalami transisi.

"Sebelumnya bansos cair melalui PT Pos Indonesia, tapi untuk tahap selanjutnya sudah dibuatkan rekening secara kolektif." kata Pendamping Sosial, dikutip pada Kamis, 19 September 2024. 

Jika para KPM sudah tervalidasi di sistem akan menerima bansos dari PT Pos Indonesia dan belum memiliki kartu KKS, tidak perlu khawatir, Anda dapat membuatnya dengan bantuan pendamping di wilayah Anda.

Adapun terkait besaran bansos PKH dan BPNT akan diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan ketetapan yang berlaku, yaitu:

• Balita (usia 0-6 tahun) mendapatkan Rp500.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.
• Ibu hamil dan masa nifas mendapat Rp500.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.
• Siswa SD Rp150.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun.
• Siswa SMP Rp250.000 per tahap atau Rp1.500.000 per tahun.
• Siswa SMA Rp333.333 per tahap atau Rp2.000.000 per tahun.
• Lansia Rp400.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.
• Penyandang disabilitas Rp400.000 per tahap atau Rp2.400.000.

Sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bentuknya berupa KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang bisa dipakai besaran yang akan diterima KPM adalah Rp200.000 per bulan dan akan diberikan setiap dua bulan yaitu Rp400.000

Cara Buat Kartu KKS

Atau simak berikut ini cara membuat kartu KKS:

1. Sediakan berkas: Persiapkan semua berkas yang diperlukan untuk pendaftaran seperti, KTP, KK, pas foto dan surat keterangan dari RT dan RW, kelurahan atau desa dan dinas sosial yang menyatakan status sebagai penerima bansos.
2. Download aplikasi Cek Bansos: Aplikasi ini diperlukan untuk pendaftaran dan pengecekan status bantuan sosial termasuk KKS.
3. Daftar akun dengan pilih opsi Buat Akun Baru.
4. Masukkan data dengan benar saat pendaftaran.
5. Masukkan foto dengan berswafoto dan foto KTP: Ikuti sesuai arahan dan cek kembali seluruh persyaratan yang telah diinput, pastikan semua benar sebelum memilih opsi Buat Akun Baru.
6. Kembali ke menu utama dan pilih opsi Daftar Usulan untuk melanjutkan proses pendaftaran KKS.
7. Isi data Anda di kolom yang muncul, kemudian tekan Tambah Usulan.
8. Pastikan data Anda sudah benar dan selesaikan registrasi pendaftaran KKS.

Selain dengan cara mendaftar online untuk mendapatkan kartu KKS, pendamping sosial di wilayah Anda juga akan menawarkan jasa mereka untuk melakukan pembuatan rekening secara kolektif.

Bagi Anda yang sudah memiliki rekening bank Himbara (Bank Mandiri, BRI, BNI dan BTN) akan lebih mudah mendapatkan Kartu KKS.

Nantinya, bank penyalur dana tersebut akan mendapat dan langsung membuat serta membagikan kartu KKS sesuai dengan nama pemilik rekening KPM.

Itulah informasi terkait pengalihan pencairan bansos PKH dari PT Pos ke KKS. Jika Anda ingin mengetahui pencairan dana bansos untuk alokasi September-Oktober 2024, Anda bisa mengetahuinya melalui website resmi Kemensos dan portal berita Poskota yang update setiap hari. Semoga bermanfaat.

DISCLAIMER: Anda penerima bansos dalam artikel ini bukanlah seluruh pembaca poskota.co.id, melainkan masyarakat yang masuk ke dalam DTKS sebagai penerima bansos dan memenuhi syarat serta kriteria sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.

Terkait teknis penetapan, verifikasi, hingga proses pencairan PKH dan BPNT berikut jadwal tepatnya hanya diketahui oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kemensos. Teknis detail biasanya tidak akan dipublikasikan atau disebar luas.

Cek berita dan informasi menarik lainnya di GoogleNews dan follow WhatsApp Channel POSKOTA untuk update artikel pilihan dan breaking news setiap hari.