POSKOTA.CO.ID - Nomor Induk Kependudukan atau NIK e-KTP Anda yang masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berhak klaim saldo dana gratis Rp400.000 dari bansos BPNT. Cek informasi selengkapnya dalam artikel Poskota berikut ini.
Pada 11 September lalu, berita terbaru mengenai distribusi bantuan sosial, khususnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.
Bantuan berupa saldo dana gratis tersebut kini berlaku untuk para KPM yang sebelumnya mendapatkan penyaluran bantuan dari PT Pos Indonesia, namun telah berpindah ke bank Himbara, salah satunya Bank Mandiri.
Proses distribusi bantuan saldo dana bansos BPNT sendiri dimulai pada 10 September lalu dan telah berlangsung dengan baik. Beberapa penerima juga telah melaporkan bahwa mereka menerima bantuan sebesar Rp400.000.
Namun, perlu dicatat bahwa bantuan saldo dana yang cair saat ini masih merupakan alokasi Juli-Agustus yang baru tersalurkan di minggu kedua bulan September 2024.
Sementara itu, tak sedikit penerima yang telah mendapatkan struk bukti pencairan baik dari Bank Mandiri maupun melalui aplikasi Mandiri Livin, yang menunjukkan nominal Rp400.000.
Bagi KPM yang proses penyaluran saldo dana bansos dialihkan ke bank Himbara, diharapkan untuk secara rutin melakukan pengecekan terhadap saldo dana di rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), khususnya jika Anda belum menerima pemberitahuan mengenai pencairan bantuan.
Untuk menghindari keterlambatan dalam menerima bantuan, sebaiknya Anda memeriksa saldo rekening KKS setiap tiga hari. Apabila bantuan belum terlihat, hal ini kemungkinan disebabkan oleh proses validasi yang masih sedang berlangsung.
Selain itu, perubahan signifikan juga terlihat dalam proses distribusi subsidi saldo dana gratis dari program bantuan sosial pemerintah di berbagai daerah Indonesia.
Banyak KPM yang dulunya mengandalkan PT Pos kini memilih pencairan melalui bank Himbara, yang menawarkan proses yang lebih efisien dan tanpa potongan biaya.
Meski demikian, beberapa wilayah yang jauh dari fasilitas perbankan sampai saat ini masih bergantung pada PT Pos Indonesia untuk penyaluran bantuan.
