POSKOTA.CO.ID - Kesempatan menerima insentif saldo dana gratis dari pemerintah bisa Anda dapatkan melalui Program Kartu Prakerja.
Saati ini Program Kartu Prakerja sedang bersiap memasuki pendaftaran untuk gelombang 72.
Meski belum diumumkan secara resmi kapan waktunya, tetapi jika melihat pola jadwal sebelumnya, maka pembukaan pendaftaran Prakerja Gelombang 72 sangat mungkin dibuka awal September 2024 ini.
Melalui Prakerja Gelombang 72, Pemerintah menyediakan insentif saldo dana gratis senilai Rp4.200.000 untuk setiap peserta yang lolos seleksi.
Insentif saldo dana Prakerja untuk setiap pesertanya dibagi menjadi beberapa rincian alokasi.
Saldo pelatihan sebesar Rp3.500.000 untuk biaya pembelian materi pelatihan, sementara Rp600.000 berhak diklaim setiap peserta ke rekening bank atau dompet elektronik yang sudah didaftarkan.
Adapun tambahan Rp100.000 juga berhak diklaim setelah melakukan dua kali pengisian survei evaluasi Prakerja.
Bagi pendaftar yang nantinya dinyatakan lolos, mereka akan menerima pemberitahuan melalui SMS ke nomor telepon atau email yang sudah didaftarkan.
Untuk mengetahui apakah pendaftaran Prakerja Gelombang 72 sudah dibuka atau belum, Anda dapat melihat langsung menggunakan hp.
Cara Cek Pembukaan Pendaftaran Prakerja Gelombang 72
1. Buka situs prakerja.go.id.
2. Masuk menggunakan akun Anda.
3. Jika belum memiliki akun, buat akun terlebih dahulu.
4. Setelah berhasil masuk, buka dashboard Prakerja.
5. Jika terdapat menu “Gabung Gelombang”, maka pendaftaran sudah dibuka.
6. Jika tidak ada tanda tersebut, berarti pendaftaran Prakerja gelombang 72 belum dibuka.
7. Anda juga bisa memantau pengumuman pembukaan pendaftaran Prakerja gelombang 72 melalui akun Instagram resmi @prakerja.go.id.
Syarat Daftar Kartu Prakerja Gelombang 72
1. Pencari kerja atau pekerja yang terkena PHK maupun membutuhkan peningkatan kompetensi kerja.
2. Warga Negara Indonesia (WNI).
3. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 64 tahun.
4. Tidak sedang mengikuti pendidikan formal.
5. Tidak termasuk dalam kategori pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, anggota Polri, kepala dan perangkat desa, direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN atau BUMD.
