JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Program bantuan sosial Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejateraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Masyarakat yang tergolong KPM adalah mereka yang termasuk keluarga dalam kondisi ekonomi yang rentan sehingga berhak menjadi penerima bansos.
Bantuan yang diberikan kepada KPM dapat berupa uang tunai, voucher, subsidi, atau bantuan dalam bentuk barang atau jasa tertentu seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan, atau bantuan tempat tinggal.
Akan tetapi, terdapat sejumlah ketentuan yang bisa membuat saldo dana bansos batal diberikan kepada KPM karena beberapa alasan.
Ketentuan-ketentuan yang Bisa Gagalkan Pencairan Bansos kepada KPM
1. Tidak Memenuhi Kriteria
KPM harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk dapat menerima bansos.
Misalnya, kriteria berdasarkan tingkat pendapatan, status kepemilikan aset, atau kriteria sosial lainnya.
2. Terdapat Kesalahan atau Ketidakakuratan Data
Jika data seperti NIK KTP dan KK yang diajukan oleh KPM tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak valid, hal ini dapat menyebabkan mereka tidak memenuhi syarat untuk menerima bansos.
Apabila identitas dan data Anda layak dan valid, maka otomatis NIK KTP Anda terverifikasi oleh sistem dan berhak sebagai penerima bansos.
3. Perubahan Status Ekonomi atau Sosial
