POSKOTA.CO.ID - Otoritas pengendali internet Rusia menyatakan AS berada di balik penangkapan pendiri Telegram Pavel Durov. Penangkapan tersebut, yang berlangsung pada 24 Agustus di bandara Prancis, telah memicu kekhawatiran bahwa Washington mungkin telah menargetkan aset kripto TON.
Durov saat ini punya dua kewarganegaraan, yaitu Prancis dan Uni Emirat Arab. Dia ditahan di Bandara Bourget dekat Paris setelah tiba dari Iran dengan jet pribadinya.
Penangkapan tersebut, dilansir laman Wired, Rabu, 28 Agustus 2024, dilaporkan terkait dengan penyelidikan apakah moderasi konten Telegram telah memfasilitasi kejahatan seperti perdagangan manusia.
Meskipun Durov belum didakwa secara resmi, penyelidikan difokuskan pada praktik moderasi Telegram.
Kepala Safe Internet League Rusia, sebuah organisasi yang terkait dengan pemerintah Rusia, Ekaterina Mizulina, berbagi di Telegram bahwa penangkapan Durov kemungkinan diminta oleh AS.
"Penahanan Pavel Durov tidak mengejutkan saya. Saya sudah lama percaya bahwa bagi pemilik Telegram, berada di luar Rusia merupakan risiko besar, dapat ditangkap kapan saja. Situasi serupa pernah terjadi sebelumnya atas permintaan Amerika Serikat," kata Mizulina, dikutip dari Reuters, Rabu, 28 Agustus 2024.
Di sisi lain, Telegram telah membantah keras klaim penyalahgunaan setelah penangkapan Durov di Paris. Perusahaan tersebut menjelaskan kepatuhannya terhadap hukum Uni Eropa, termasuk Undang-Undang Layanan Digital.
Telegram juga menolak tuduhan bahwa Durov atau platform tersebut bertanggung jawab atas penyalahgunaan pengguna, dengan menyebut tuduhan ini sebagai tidak masuk akal.
Setelah penangkapan Durov, nilai Toncoin yang terkait dengan Telegram turun 17,7 persen, terus menurun pada Senin, 26 Agustus 2024.
Pihak berwenang Prancis memperpanjang penahanan Durov, yang menandakan penyelidikan menyeluruh. Sementara itu, Kedutaan Besar Rusia di Paris telah meminta penjelasan dari pihak berwenang Prancis dan bersikeras melindungi hak-hak Durov dan memberikan akses konsuler.
Durov, yang meninggalkan Rusia pada tahun 2014 setelah berselisih dengan pemerintah atas kendali dan penyensoran platform media sosial sebelumnya, VK, telah menyatakan bahwa Telegram harus tetap netral dan tidak terlibat dalam geopolitik.
.jpeg)
