PUBLIK berharap polemik soal syarat pencalonan kepala daerah pada pilkada serentak tahun 2024, tidak berkepanjangan. Perbedaan pendapat adalah wajar, beda tafsir juga sebuah keniscayaan, yang terpenting segala perbedaan yang terjadi tidak menjadikan perpecahan dan permusuhan.
Di sisi lain, semua elite politik setidaknya mengerem diri untuk tidak mempertontonkan arogansi politiknya. Manuver politik yang dibangun, bukan untuk mempertentangkan, tetapi lebih kepada mengakomodir perbedaan. Kuncinya solusi terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara.
Sementara itu, masyarakat hendaknya tidak serta merta terpengaruh situasi politik yang cenderung menghangat pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal persyaratan pencalonan kepala daerah.
Masyarakat hendaknya lebih waspada agar tidak terjebak dalam provokasi dan manuver elite politik yang acap dipertontonkan secara terbuka. Ikut menjaga situasi tetap kondusif, meski di luaran sana, misalnya, terdapat hiruk pikuk, atraksi politik, beragam manuver digelar untuk menyampaikan aspirasinya.
Tidak melibatkan diri, terseret diri kepada hal yang bukan menjadi bagian dari profesinya, lebih-lebih di luar kepentingannya, hendaknya dihindari.
Ikut melibatkan diri kepada urusan orang lain, yang bukan menjadi tugas dan tanggung jawabnya, tak ubahnya menambah masalah baru bagi dirinya dan keluarganya.
Memberikan dukungan politik adalah sah-sah saja karena itu bagian dari aspirasi, tetapi ikut melibatkan diri kepada praktik politik yang menjadi kewenangan partai politik, semestinya tidak dilakukan.
Biarlah proses politik berjalan, kita hormati, begitu pun dengan proses hukum ketatanegaraan berjalan sebagaimana mestinya.
Begitu pula dengan penyampaian aspirasi masyarakat, wajib pula kita hargai.
Saling menghormati dan menghargai adalah prinsip dasar dari praktik demokrasi sebagaimana nilai – nilai luhur falsafah bangsa kita.
Apa pun bentuk perbedaan, kita hargai. Yang tidak dibolehkan adalah saling membeda- bedakan dalam memberikan pelayanan, lebih-lebih dengan menabrak aturan untuk menciptakan perbedaan perlakuan bagi orang perorang maupun sekelompok orang. Baik di bidang sosial, politik dan budaya.
Politik memang tidak lepas dari manuver, strategi, trik dan intrik. Tetapi hendaknya tetap mengedepankan etika dan norma. Soal pantas dan tidak pantas, baik dan buruk.