Pj Gubernur Jakarta akan Terus Uji Coba Program Makan Gratis sampai Dianggarkan APBN

Jumat 23 Agu 2024, 22:20 WIB
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau program makan gratis di SD Negeri 03 Rawa Badak Utara, Jakarta Utara, Jumat, 23 Agustus 2024. (dok. Humas Pemprov DKI)

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau program makan gratis di SD Negeri 03 Rawa Badak Utara, Jakarta Utara, Jumat, 23 Agustus 2024. (dok. Humas Pemprov DKI)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan program uji coba makan gratis akan terus bergulir dengan menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk sementara waktu.

"Uji coba ini dananya CSR dari Dharmajaya ini, Pak Dirut Dharmajaya," kata Heru saat meninjau uji coba makan gratis di SD Negeri 03 Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara, Jumat, 23 Agustus 2024.

Dalam uji coba yang menggunakan dana CSR ini, ada sebanyak 600 paket makanan yang dibagikan ke siswa. "(Menunya) ada variasi tadi nasi, telor, lauknya adalah chicken teriyaki sama orek tempe, pisang dan sayur," katanya.

Heru menjelaskan, setiap paket makanan yang dibagikan itu senilai Rp20 ribu, sudah termasuk wadah kotak plastik makanan. Meski menggunakan wadah kotak plastik, kesehatannya tetap terjaga karena telah bekerjasama dengan Komunitas Kumala.

"Komunitas kumala adalah bank sampah yang nanti mereka memungut untuk diolah dan seterusnya. Jadi mereka nanti mengambil plastik, kita gandeng, nanti sekolah gratisnya dapat, gizi dapat, anak anak bisa sekolah dengan baik, sampah tidak tersebar kemana-mana, plastiknya juga food grade," jelasnya.

Adapun sebelumnya, uji coba makan gratis dilaksanakan di SD Negeri 07 Cideng, Jakarta Pusat. Uji coba ini menggunakan dana operasional Gubernur.

Heru menuturkan uji coba makan gratis akan terus menggandeng beberapa pemangku kepentingan sampai ada dana yang dialokasikan dalam APBN.

"Kekosongan hari ini sampai dengan nanti APBN dari pemerintah pusat. Kan ini kekosongan artinya kita uji coba terus, kita membackup program pemerintah tanpa APBD. Kan kemarin dari saya dari dana operasional gubernur," tukasnya.

Terkait anggaran program makan gratis, Heru menyampaikan masih menunggu petunjuk pelaksanaan (Juklak) dari pemerintah pusat.

"Tunggu Juklak nanti kan dari Pemerintah Pusat, kalau Pemda se Indonesia ada Permendagrinya dan kita ikut. Saya kalau memang harus dimasukan ke dalam bantuan APBD kami siap," tandasnya. (Pandi)

Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.

Berita Terkait

News Update