Dharma-Kun mengakui dalam proses pengumpulan data, keduanya sama sekali tidak terlibat. Dalam prosesnya diakui hal itu dilakukan oleh para relawan.
"Kami sebagai Cagub dalam mengumpulkan data itu tentunya dibantu oleh relawan. Jadi kami tidak terlibat langsung dalam pengumpulan data pendukung," tuturnya.
Karena itu, Dharma beranggapan jika ada warga yang merasa datanya dicatut sebagai pendukungnya, maka akan otomatis gugur dalam tahapan verifikasi faktual yang dilakukan KPU DKI Jakarta.
"Data pendukung inilah yang kemudian diperiksa KPU. Itu sebabnya buat yang memang bukan pendukung kami, akan tersaring dengan sendirinya," tukasnya.
Penjelasan KPU DKI Jakarta
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta buka suara soal data masyarakat yang dicatut pasangan calon (paslon) independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto.
Ketua Divisi Teknis KPU DKI Jakarta Dody Wijaya mengklaim jika kejadian tersebut merupakan kesalahan dari situs info pemilu milik KPU Pusat yang memuat data dari warga yang dicatut sebagai pendukung Dharma-Kun.
"Jadi datanya itu tergabung ya, data verifikasi administrasi dengan verifikasi faktual, itu yang kami berikan tadi masukkan kepada KPU pusat bahwa ini sebenernya data sudah tidak memenuhi syarat," kata Dody kepada wartawan, Jumat, 16 Agustus 2024.
Saat ditanya soal temuan yang menandakan KPU DKI Jakarta tidak melakukan verifikasi faktual usai polemik yang terjadi hingga viral, Dody menjelaskan terdapat beberapa tahapan verifikasi administrasi dan faktual.
"Gini, yang ada disitu kan, data itu ada yang lolos tahap verifikasi administrasi, lolos faktual berarti benar-benar mendukung. Ada yang lolos administrasi tapi gak lolos faktual berarti dia tidak mendukung sebenarnya," jelasnya.
Dody kemudian mencontohkan soal pencatutan data dari anak mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ia menyebut setelah diperbaiki, di situs tersebut kini data dari kedua anak Anies telah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pendukung Dharma-Kun.
"Kami sudah lakukan namanya verifikasi faktual untuk putranya Pak Anies dan statusnya tidak memenuhi syarat. Nah sehingga seharusnya sudah tidak muncul dalam info pemilu," ujarnya.
