JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Eks Penasihat KPK, Tsani Annafari, turut menilai penjelasan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad, yang menyebut masa kepemimpinan KPK periode 2019-2024 babak belur.
Namun pernyataan tersebut menurut Tsani hanyalah sandiwara.
"Kritikan dari Deputi KSP ini menarik karena datang dari lingkungan Istana. Tapi kita juga tahu politik itu sering kali panggung sandiwara belaka," ujar Tsani kepada wartawan, Sabtu, 10 Agustus 2024.
Kepada masyarakat luas ia meminta agar pemilihan calon pimpinan KPK diawasi seksama. Hal ini berpotensi muncul adanya sebuah kepentingan.
"Saya pribadi mengingatkan publik bahwa setiap tahapan seleksi itu penting untuk dicermati, dikawal, dan bilamana perlu dikritisi. Karena di situlah tecermin 'kepentingan' apa yang sedang berjalan," sambungnya.
Dirinya menilai ragu akan tahapan proses seleksi calon pimpinan sekarang ini. Ia memperhatikan kelolosan tes tertulis capim KPK tersebut.
"Sebagai contoh, kadang lebih mudah 'menghilangkan' kandidat tertentu di tes tertulis, karena sifat penilaiannya sangat subjektif, dan publik belum terlalu aware nama mereka. Dan saya melihat, dari nama-nama yang muncul, terasa mulai ada semacam keraguan terhadap proses yang berlangsung," paparnya.
"Contoh, kenapa harus pakai angka cantik 40 untuk jumlah yang lolos? Terasa agak 'dikondisikan' jumlahnya," imbuhnya.
Dalam situasi ini, ia meminta agar Panitia Seleksi (Pansel), pemerintah maupun DPR melihat kondisi saat pemilihan pimpinan KPK tahun 2019 lalu. Pemilihan ini perlu mendapat sorotan yang lebih mengingat pemberantasan korupsi di Indonesia jauh lebih baik.
"Saya berharap Pansel, Istana, dan DPR mengingat kembali apa yang terjadi di tahun 2019. Dan melihat apa akibatnya dalam 5 tahun ini bagi bangsa kita. Dipersepsi sebagai negara korup itu tidak murah dampaknya bagi pembangunan dan harga diri bangsa. Dan di situ kontribusi Pansel, Istana, dan DPR jelas nyata dan signifikan," tuturnya.
Lebih jauh, bagi mereka yang mengikuti kepentingan serangkaian proses seleksi capim KPK ini malu. Kepada Pansel dan DPR ia berharap agar tak memilih secara asal-asalan dan melihat kompetensi untuk memimpin KPK.
"Sebagai orang yang pernah menjadi bagian dari KPK, dan tahu betul bagaimana Istana dan DPR telah mengecewakan negeri ini dalam konteks KPK, saya hanya ingin mengingatkan semua pemangku kepentingan dalam seleksi ini bahwa jika Anda tidak punya malu, berbuatlah sekehendak hati dengan kuasa yang Anda miliki. Tapi ingatlah, semua akan dimintakan tanggung jawab juga di hadapan rakyat dan Tuhan Yang Maha Kuasa," terang Tsani.
"Saya berpesan, jangan memberi kesempatan orang buruk dan inkompeten terpilih, karena itu seolah memberi kesempatan keburukan dan inkompetensi mewarnai KPK dan bangsa ini," pungkasnya. (Ihsan Fahmi).
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
