Publik dan sejumlah pihak menyoroti permintaan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) di akhir masa jabatannya 10 tahun sebagai orang nomor satu di Indonesia. Ada yang mendukung, dan tidak sedikit yang mengkritik habis-habisan.
Permintaan maaf itu disampaikan saat acara Zikir dan Doa Kebangsaan menjelang HUT ke-79 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024). Jokowi didampingi sejumlah ulama dan kiai Tanah Air.
Dalam pidatonya itu, Jokowi meminta maaf atas salah dan khilaf selama menjabat sebagai Presiden RI. Jokowi menyadari sebagai manusia biasa tidak dapat menyenangkan semua pihak, karena dirinya hanya manusia biasa.
Bila dicermati apa yang disampaikan Presiden Jokowi atas permintaan maafnya tidak terlalu spesifik. Tidak disampaikan apa saja kesalahannya selama 10 tahun terakhir memimpin terhadap ratusan juta rakyat Indonesia.
Atas pernyataannya, sejumlah pihak meragukan ketulusan Jokowi atas permintaan maafnya itu. Bahkan, ada yang menyebut yang disampaikan presiden dua periode itu hanya sekadar formalitas belaka, dan hanya ingin menarik simpati rakyat.
Seperti kita ketahui, kebijakan Presiden Jokowi di masa periode keduanya menuai banyak kritikan. Misalkan, berbagai regulasi yang seolah tidak melalui proses legislasi yang benar, karut-marut penyediaan lapangan kerja nasional, peningkatan tarif pajak yang membebani rakyat, hingga mengubah konstitusi untuk menguntungkan keluarganya.
Soal permintaan maaf atas nama pribadi memang tidak masalah. Akan tetapi jika permintaan maaf tersebut mengatasnamakan seorang presiden baru menjadi masalah. Sejatinya, sebagai kepala negara melaporkan pertanggungjawabannya selama 10 tahun menjabat dan membeberkan apa saja yang telah dicapainya, dan juga apa saja kegagalannya.
Seperti janji-janji lewat visi dan misi Jokowi saat kampanye Pilpres 2019 silam, apa saja yang terealisasi dan tidak terealisasi. Dan, kebijakan apa saja yang justru merugikan rakyat Indonesia. Ini harus dibeberkan kepada publik.
Sebab, ke depan pada pemerintahan yang baru tentu diharapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di periode 2024-2029 akan memperbaiki kebijakan-kebijakan yang kurang tepat, dan belum terlaksana pada pemerintahan sebelumnya, Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin. (*)
.png)
.jpg)
