Langkah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang mau berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur dengan membawa sejumlah influencer hingga artis jadi sorotan. Kehadiran influencer bersama Jokowi di IKN dinilai aneh dan mengejutkan.
keberadaan influencer itu tak jelas relevansinya. Kehadiran influencer bersama Jokowi di IKN tentu aneh dan mengejutkan. Sebab, tidak jelas relevansi dan urgensi kehadiran influencer dengan rencana Jokowi berkantor tiga hari di IKN,
Ada dua kemungkinan influencer dilibatkan dalam kerja Jokowi selama di IKN. Pertama, keberadaan influencer dilibatkan untuk meng-counter isu negatif terkait IKN. Isu negatif itu memang sudah mengemuka sejak Jokowi menyatakan ibu kota pindah ke IKN. Isu negatif itu terus menguat hingga Jokowi gagal berkantor di IKN pada awal Juli 2024
Hal itu terkait muncul isu negatif terkait IKN seperti pembangunan dasar yang belum selesai. Lalu, minimnya investor yang mau berinvestasi juga menjadi isu negatif terkait IKN. Hal itu membuat pesimis sebagian anak bangsa akan keberlanjutan pembangunan IKN . Diduga dengan kehadiran influencer diharapkan bisa mengcounter semua isu negatif tersebut.
Maka itu, Jokowi dinilainya tampaknya sengaja melibatkan influencer dalam meresmikan jembatan. Bahkan Jokowi bersama influencer menaiki motor untuk menggambarkan kelayakan IKN.
Nanti para influencer itu akan mengemas informasi peresmian infrastruktur IKN itu jadi beragam counter. Substansi isinya, meskipun akan dikemas beragam format penyajian, tentu ingin menyampaikan semua pembangunan di IKN berjalan lancar.
Pesan-pesan itu tentu untuk mengcounter tidak benar pembangunan di IKN mengalami banyak kendala.Dengan keberadaan pesan-pesan sukses pembangunan di IKN yang dikemas influencer nanti diharapkan akan mempengaruhi investor agar mau berinvestasi di IKN. Kalau ini juga yang menjadi tujuan menghadirkan influencer, tentu relatif keliru.
Investor kelas kakap tak mengkonsumsi medsos yang kerap digunakan influencer untuk menyampaikan kontennya. Investor tak menjadi pengikut influencer tersebut. Padahal, semua tahu, pesan akan berpeluang menimbulkan efek tertentu minimal pesannya sampai kepada khalayak sasaran.
Karena itu, tentu sulit konten yang dikemas influencer dapat mempengaruhi investor untuk berinvestasi. Kehadiran influencer yang diharapkan bisa menggugah para investor juga sebagai cara yang keliru. Artinya, melibatkan influencer dalam kegiatan Jokowi berkantor tiga hari di IKN sangat tidak efisien dan tidak efektif.
Dengan mengundang influencer diharapkan bisa mengemas konten agar masyarakat Indonesia mendukung IKN sebab dukungan masyarakat terhadap pembangunan IKN selama ini dinilainya relatif rendah
Hal itu terjadi karena penetapan IKN dilakukan dengan pendekatan top down, bukan bottom up sebagaimana layaknya di negara demokrasi. Proyek IKN pindah semata hanya keputusan elite politik khususnya Presiden Joko Widodo. Padahal, pemindahan ibu kota tidak ada dalam janji kampanye Jokowi
Jika dalam prosesnya DPR dilibatkan, maka hal itu hanya justifikasi belaka. Mekanisme dengan DPR sengaja tetap dipenuhi untuk menunjukkan demokrasi tetap berjalan di Indonesia.
Di sini berlaku demokrasi prosedural, bukan demokrasi substansi dalam menetapkan pemindahan Ibu Kota. (*)