Obrolan Warteg: Tak Cukup Dengan WTP

Jumat 26 Jul 2024, 07:02 WIB
Obrolan Warteg: Tak Cukup Dengan WTP. (Poskota/ Yudhi Himawan)

Obrolan Warteg: Tak Cukup Dengan WTP. (Poskota/ Yudhi Himawan)

Pemprov DKI Jakarta kembali mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP ) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengelolaan keuangan tahun 2023.

Ini prestasi tersendiri bagi Jakarta karena opini WTP dari BPK itu merupakan yang ketujuh kalinya diperoleh secara berturut – turut sejak tahun 2017.

Meski begitu terdapat lima catatan yang perlu segera diperbaiki, di antaranya penyaluran bantuan sosial kepada beberapa penerima tidak memenuhi kriteria pada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan.

“Nah, catatan ini yang perlu menjadi perhatian. Meski catatan tersebut tidak mengurangi penilaian WTP, tetapi perlu tindak lanjut,” kata Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan Yudi.

“Ya, setuju. Yang namanya catatan harus mendapat perhatian untuk segera diselesaikan, apalagi catatan dari lembaga setingkat BPK,”  kata Yudi.

“Mengabaikan catatan, sama halnya tidak menjalankan petunjuk menuju perbaikan. Coba kalau kalian kasih catatan cuma dibaca, tetapi tidak dilaksanakan, marah nggak?,” tanya mas Bro.

“Marah sih nggak, cuma merasa disepelekan, masukan tidak dihargai,” kata Yudi.

“Tahu dong akibatnya kalau tidak mau menghargai orang lain. Saling menghargai sangat dibutuhkan untuk menjalin keharmonisan antar-lembaga, antar- instansi,” kata mas Bro.

“Tetapi  Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono akan segera melakukan perbaikan sebagaimana catatan yang diberikan BPK. Saya yakin itu,” kata Yudi.

“Kok begitu yakin?,” tanya Heri.

“Karena Pak Heru bilang begitu di gedung DPRD Jakarta, Kamis (25/7/2024) kemarin,” jawab Yudi.

“Sebagai warga Jakarta tentu bangga. Semoga tahun depan dapat WTP lagi,” kata Heri.

“Tahun depan sudah ganti gubernur dong,” kata Yudi

“Penilaian tahun depan untuk menilai pengelolaan keuangan tahun 2024.Ingat, mempertahankan juara lebih berat. Kita doakan Jakarta langgeng meraih WTP,” jelas Heri.

“Hendaknya tak cukup dengan WTP. Pencapaian WTP harus diikuti dengan kinerja terbaiknya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” kata mas Bro.

“Ibaratnya setiap rupiah uang belanja daerah harus bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” tambah Heri. (Joko Lestari)

Berita Terkait
News Update