.jpg)
Koalisi dalam pilkada merupakan keniscayaan. Di hampir semua pilkada, menuntut parpol harus bergabung agar dapat memenuhi syarat mengajukan pasangan calon kepala daerah.
Kalaupun ada parpol yang mengusung sendiri tanpa perlu koalisi karena memiliki 20 persen dari jumlah kursi DPRD, itu pun jumlahnya sedikit.
Jelang pendaftaran pasangan calon kepala daerah (cakada), koalisi pun sudah mulai dibangun. lintas parpol. Tak sedikit yang sebelumnya sebagai lawan dalam kontestasi pilpres, kini menjadi kawan dalam pilkada.
Meski secara resmi koalisi belum dideklarasikan, tetapi di sejumlah daerah sudah mengarah ke sana yang ditandai penyerahan surat tugas parpol kepada kader parpol yang sebelumnya berseberangan. Misalnya Demokrat memberikan surat tugas kepada kader PDIP untuk maju sebagai bakal calon wali kota Bekasi.
Begitu juga di daerah lain, mencuat wacana PKB berkoalisi dengan PDIP untuk mengusung bakal calon gubernur. Golkar dengan parpol di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM), misalnya di Banten. Boleh jadi, perbedaan pilihan koalisi, akan terjadi di sejumlah daerah lainnya.
Koalisi Indonesia Maju yang tidak selamanya satu pilihan dalam mengusung calon kepala daerah adalah sebuah kewajaran. Itulah realitas politik yang harus disikapi secara bijak, mengingat perbedaan pilihan adalah kenyataan dalam proses politik.
Kita tahu, pimpinan parpol KIM berupaya melanggengkan koalisi dari pilpres hingga gelaran pilkada pilkada.Sedapat mungkin mencari kesamaan – kesamaan, bahwa pada akhirnya tidak terdapat kesamaan, bukan berarti telah terjadi perpecahan.
Di luar urusan pilkada, kami meyakini ada kepentingan yang lebih besar lagi di tingkat nasional. KIM punya kepentingan mengawal kelancaran program pemerintahan mendatang sebagaimana visi dan misinya untuk memajukan bangsa dan negara.Termasuk ikut berperan menjalankan pemerintahan dengan masuk kabinet.
Yang hendak kami sampaikan, koalisi pilpres akan berlanjut jika memenangkan kontestasi, begitupun koalisi yang terbangun pada pilkada, akan berlanjut ketika paslon yang diusungnya terpilih. Koalisi akan menyertainya untuk mengawal kepemimpinan kepala daerah terpilih.
Akankah dukungan ini langgeng? Jawabnya akan tergantung kepada sejauh mana komitmen koalisi itu sendiri.
Yang pasti, dalam politik tak ada kawan dan lawan yang abadi. Dulu lawan, kini dalam pilkada menjadi kawan, nanti belum tahu pasti, bisa tetap kawan, bisa juga lawan. Itulah dinamika politik. (*)
