JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menekankan pentingnya sinkronisasi data penerima dana bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran. Ini diperlukan agar terintegrasi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Makanya, itu kan perlunya selalu data disinkronkan DTKS dan PPPKE, Dinsos melakukan itu, statistik itu selalu sinkron," kata Heru kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.
Pernyataan itu disampaikan Heru menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut penyaluran bansos kepada beberapa penerima di Jakarta tidak memenuhi kriteria.
Heru menjelaskan, data kependudukan warga Jakarta selalu berubah karena keluar-masuk penduduk. Bahkan warga Jakarta yang telah meninggal dunia pun diselaraskan dengan DTKS.
"Itu kita sesuaikan. DKI sudah melakukan pencocokan itu. PPPKE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dan DTKS itu datanya sudah akurat," tuturnya.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaporkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Tahun 2023, dalam Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta yang berlangsung di kantor DPRD DKI Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.
Anggota V BPK, Ahmadi Noor Supit menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun BPK masih menemukan 5 permasalahan pengelolaan keuangan.
Salah satunya adalah penyaluran bantuan sosial kepada beberapa penerima tidak memenuhi kriteria pada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan.
Persoalan lain yaitu Pemprov DKI Jakarta belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh Jakpro, Bank DKI dan pihak ketiga lainnya, serta potensi pendapatan pemanfaatan barang milik daerah yang belum didukung. (Pandi)
Dapatkan berita pilihan editor dan informasi menarik lainnya di saluran WhatsApp resmi Poskota.co.id. GABUNG DI SINI
.png)
