JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiono beranggapan narasi yang menyebut warga Jakarta tidak diperhatikan selama era kepemimpinan Heru Budi Hartono, tidaklah tepat.
Menurut Mujiono, Heru sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta memiliki karakter birokrat yang menjaga etika sosial Jawa, yakni Mikul Dhuwur Mendem Jero.
"Karakter Pak Pj Heru Budi Hartono sebagai birokrat sangat menjunjung tinggi etika sosial Jawa. Beliau tidak berusaha mencari kesalahan-kesalahan pendahulunya, namun justru menginginkan semua program sebelumnya lebih tepat sasaran, efisien, dan sesuai dengan aturan dan tatanan yang ada," jelas Mujiono pada Rabu, 24 Juli 2024.
Ia menyebut, kepedulian Heru dibuktikan dengan belanja DKI Jakarta yang mencapai Rp18,1 triliun atau sekitar 22% untuk bantuan sosial (bansos) dari total APBD Tahun 2024.
"Siapapun yang tidak berhak selayaknya dihapuskan dari daftar penerima bansos. Penerima bansos ini sumbernya dari DTKS, apabila data DTKS clear maka subsidi akan lebih tepat sasaran," ujarnya.
Agar penyaluran bansos tepat sasaran, Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta era Heru melakukan pemadanan data bagi penerima bantuan Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ). Hasil pemadanan tersebut dapat menghemat anggaran sebesar Rp111 miliar.
"Dengan demikian, DKI Jakarta memiliki anggaran atau kemampuan fiskal yang lebih baik untuk membiayai berbagai program strategis lainnya, termasuk belanja modal pembangunan dan pemeliharaan jalan, pengendalian banjir, dimana belanja modal tersebut bisa mencapai angka 20 persen yang merupakan proporsi tertinggi dalam 7 tahun terakhir," tambahnya.
Selain urusan bansos, Mujiono juga memuji keberanian Heru dalam mengambil langkah yang tidak populis demi menata Jakarta. Menurutnya, Heru adalah pemimpin yang selalu berorientasi pada hasil, bukan pada pemberitaan media.
"Heru Budi adalah tipikal seorang pemimpin yang sekaligus birokrat. Langkah kinerjanya senantiasa berorientasi pada hasil yang nyata dan dapat dicapai, bukan hingar bingar pemberitaan media. Kerja-kerjanya didasarkan pada data yang valid, bukan atas dasar asumsi-asumsi," ungkapnya.
Mujiono mengaku, sosok Heru mengingatkan dirinya dengan Fauzi Bowo, mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga berasal dari kalangan birokrat dan bagian dari keluarga besar Partai Demokrat. Oleh sebab itu, Demokrat merilirik Heru untuk kembali memimpin Jakarta.
"Kita pernah punya birokrat yang menjadi Gubernur, yaitu Pak Fauzi Bowo. Banyak prestasi spektakuler yang dicapai pada era kepemimpinan beliau. Hampir semua program besar Jakarta yang ada saat ini pondasinya dibangun pada era tersebut," bebernya.
