JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kericuhan yang terjadi pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024, diduga kuat terjadi karena adanya agenda kepentingan oleh kelompok oknum senator.
Sejumlah senator mengajukan interupsi pada awal rapat saat Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattaliti akan melakukan pengesahan Tata Tertib (Tatib) DPR RI untuk periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024.
Interupsi dari para senator tak diindahkan oleh La Nyalla dan pada akhirnya membuat sidang memanas dan berujung ricuh. Sejumlah senator yang tak menyetujui pengesahan tersebut kemudian mendatangi meja pimpinan DPD RI, hingga terjadinya aksi merebut mic yang digunakan La Nyalla saat memimpin sidang.
Menanggapi hal itu, Pengamat Pemerintahan sekaligus Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan apa yang telah dilakukan La Nyalla saat memimpin sidang dan fungsi sebagai ketua sudah tepat.
"Dugaan saya, ini memang ada oknum senator yang membuat ricuh persidangan karena tak menyetujui pengesahan Tatib," ujar Muslim saat dihubungi Poskota via sambungan telepon, Senin, 15 Juli 2024.
Permintaan pengesahan Tatib DPD RI periode 2024-2029 ini dianggap Muslim sudah melalui prosedur yang seharusnya. Sebab, materi dan agenda sidang tentu tidak muncul begitu saja.
Untuk materi dan agenda sidang, ucap Muslim, tentu sudah diawali dengan Rapat Pimpinan (Rapim) sebelum digelarnya sidang paripurna.
"Tentu di dalam Rapim ini, dibahas pokok materi yang akan dibahas dalam Sidang Paripurna. Selanjutnya, hasil dari pembahasan ini akan dibahas ke tingkat Panitia Musyawarah (Panmus)," kata dia.
Menurutnya, dalam agenda pembahasan materi di tingkat Panmus ini tentu dihadiri oleh pimpinan DPD RI dan pimpinan alat-alat kelengkapan yang ada. Sehingga, dalam rapat Panmus ini sudah representasi semua anggota.
"Seharusnya semuanya sudah beres. Sehingga tidak ada penolakan atas agenda yang dibacakan oleh Ketua DPD RI pada saat sidang," ucapnya.
Dugaan Adanya Kepentingan
Terkait kericuhan yang terjadi saat sidang, kata Muslim, boleh disimpulkan ada oknum yang diduga sengaja menggagalkan agenda pengesahan materi Tatib baru DPD RI yang telah rampung digodok di tingkat Rapim dan Panmus.
.png)
