Ikuti Pelatihan Program Kartu Prakerja untuk Mendapatkan Uang Tunai Senilai Rp4.200.000 Setelah Itu Anda Berkesempatan Bekerja di Luar Negeri, Berikut Langkah yang Harus Dilakukan!

Tidak menutup kemungkinan bahwa kuota peserta yang akan dibuka untuk Gelombang 70 bisa mencapai lebih dari 1,2 juta orang. 

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Indonesia. Melalui Program Kartu Prakerja, peserta akan mendapatkan insentif sebesar Rp700 ribu, yang akan langsung ditransfer ke akun Dompet Elektronik DANA.

Peserta akan mendapatkan insentif berupa bantuan mencari pekerjaan sebesar Rp600 ribu, serta imbalan atas hasil Survei Evaluasi yang harus dijawab dua kali, yakni sejumlah Rp50.000 per survei, sehingga totalnya mencapai Rp100.000. 

Jika jumlah insentif tersebut ditotalkan, maka jumlah keseluruhannya akan mencapai Rp700.000. Namun, untuk memperoleh jumlah tersebut sebagai saldo gratis melalui sistem elektronik, peserta harus terlebih dahulu menjalani proses pelatihan yang telah disiapkan oleh Prakerja. 

Proses pelatihan ini memerlukan saldo sebesar Rp3.500.000 untuk membeli pelatihan sesuai kebutuhan peserta.

Calon peserta yang berminat dapat memperoleh berbagai manfaat dalam mendukung pencarian pekerjaan dan menerima insentif dari pemerintah. 

Informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan proses seleksi Prakerja dapat diperoleh dari Kepmenko KCK 219 Tahun 2020 mengenai Besaran Bantuan Pelatihan dan Insentif Bagi Penerima Kartu Prakerja, serta Kepmenko Nomor 251 Tahun 2022 yang mengatur Insentif Skema Normal. 

Syarat dan Ketentuan Program Kartu Prakerja 

1. Berstatus sebagaia Warga Negara Indonesia (WNI) dengan rentang usia minimal 18 tahun dan maksimal 64 tahun.

2. Tidak sedang menjalani pendidikan formal.

3. Berada dalam kondisi mencari pekerjaan, terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), ingin meningkatkan keterampilan atau kompetensi kerja, sedang dirumahkan, atau tidak menerima upah, seperti pelaku usaha mikro dan kecil.

4. Tidak tergolong sebagai Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, anggota Polri, Kepala Desa, atau posisi sejenisnya, maupun memiliki jabatan Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas di BUMN atau BUMD.