.jpg)
GEGER peristiwa serangan hacker ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) memicu beragam argumen di masyarakat. Paling banyak adalah mengkritisi kebijakan presiden lantaran mengangkat menteri yang tidak kompeten alias sebagai “give away” atau bagi-bagi jabatan.
Pasalnya belakangan kursi Menkominfo diduduki perwakilan parpol dan relawan yang sayangnya tidak kompeten. Padahal ini adalah posisi yang sangat strategis apalagi kita sudah tidsak bisa lepas dari dunia digital. Diharapkan presiden menunjuk orang yang lebih baik, memiliki wawasan perkembangan teknologi dan digital.
Carilah expert yang punya pemahaman baik soal tata kelola internet soal dunia digital untuk bisa memperbaiki hal tersebut. Serangan PDNS yang sedang terjadi saat ini bisa berdampak besar terhadap keamanan data pribadi masyarakat.
Data pribadi masyarakat yang diserahkan kepada pemerintah sangat berisiko disalahgunakan seperti untuk mendaftar judi online, mengakses rekening dan sebagainya. Tanpa serangan ransomware seperti saat ini, pun data masyarakat sudah rentan disalahgunakan karena diserahkan kepada pihak ketiga.
Itu sangat mungkin dan itu sangat mungkin merugikan publik secara ekonomi. Diketahui, sudah sepekan Pusat Data Nasional (PDN) belum pulih dari mengalami serangan siber dengan “Ransomware” yang terjadi Kamis (20/6) lalu.
Serangan itu tidak hanya mengakibatkan gangguan terhadap sejumlah layanan, tetapi membuat data milik 282 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di PDN terkunci dan tersandera peretas
Tim dari Kementerian Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Polri dan juga Telkom selaku pihak pengelola PDN, telah berupaya mengembalikan data-data tersebut. Namun, usaha yang dilakukan tidak berhasil melawan serangan ransomware dari hacker. Pemerintah akhirnya mengaku gagal memulihkan data-data yang tersimpan di PDN. (*)
Dapatkan berita pilihan editor dan informasi menarik lainnya di saluran WhatsApp resmi Poskota.co.id. GABUNG DI SINI
