JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) selama 12 tahun penjara karena dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.
Tuntutan tersebut sesuai dengan Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo berupa pidana selama 12 tahun," kata Meyer Simanjuntak, SH salah satu jaksa KPK dalam requisatornya yang dibacakan di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat, 28 Juni 2024.
Selain meminta terdakwa SYL divonis penjara, jaksa KPK juga menuntut SYL membayar denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
"Membebankan kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204 ditambah 30.000 Dolar Amerika Serikat," terang jaksa KPK.
Jaksa mengatakan jika SYL tidak dapat membayar uang pengganti dalam satu bulan sesudah putusan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa untuk dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut.
"Jika tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun," kata jaksa KPK.
Dalam tuntutan setebal 1.576 halaman itu, penuntut umum KPK menyebut SYL dan kolega diduga terlibat menerima gratifikasi dan memeras anak buahnya hingga berjumlah Rp 44,5 miliar yang dilakukan bersama dengan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono, dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Direktorat Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Muhammad Hatta.
SYL disebut memerintahkan staf khususnya seperti Imam Mujahidin Fahmid untuk menagih dan mengumpulkan dana sharing kepada para pejabat eselon satu di Kementan untuk memenuhi kebutuhan dan operasional kepentingan pribadinya serta keluarganya.
"Imam Mujahidin Fahmid menyatakan Syahrul Yasin Limpo marah kalau tidak bisa segera dilaksanakan, serta ancaman mutasi dan dinonjobkan dari jabatan sebagaimana ada beberapa pejabat lain di Kementan yang dinonjobkan," katanya.
Uang yang telah dikumpulkan oleh Kepala Biro Umum Setjen Kementan, kata jaksa KPK, yang selanjutnya diserahkan ke SYL.
