"Pemerataan itu sebetulnya sudah ada regulasinya, bahwa memungkinkan terjadinya pemerataan dengan kondisi-kondisi tertentu, termasuk dari rasio dokter, sebaran peserta dan kondisi geografis," tuturnya.
Hari mengaku, setelah pihaknya mendapatkan persetujuan dari Dinas Kesehatan Pandeglang, baru akan melakukan langkah-langkah selanjutnya.
"Nanti kita akan kembali berdiskusi bersama, untuk menentukan berapa jumlah pesertanya, karena ada beberapa tahapan dalam pemindahan FKPT, salah satunya harus ada informasi kepada peserta BPJS itu sendiri," tambahnya.
Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang, Habibi Arafat mengatakan, memang sudah seharusnya FKTP swasta di Pandeglang yang sudah bekerjasama dengan BPJS bisa mendapatkan kuota pasien BPJS PBI. "Namun respons dari BPJS dalam menanggapi permintaan Asklin Pandeglang sangat normatif, dan belum mencapai titik temu," katanya.
Terpisah, salah seorang perwakilan dari Dinkes Pandeglang, Samsudin menjelaskan, memang Asklin di Pandeglang sudah bekerjasama dengan BPJS. Hanya saja ingin memperluas pelayanannya dengan bisa melayani pasien BPJS PBI.
"Jadi para pengurus Asklin ini agar klinik swasta ini ingin adanya pemerataan peserta BPJS Kesehatan antara klinik dengan Puskesmas. Tapi kan kalau Puskesmas merupakan pelayanan promotif dan preventif. Jadi lebih luas, ada UGD 24 Jam, persalinan 24 jam. Sementara kalau klinik kan tidak," jelasnya.
Menurut Samsudin, kalau untuk pemerataan mungkin belum bisa dilakukan karena itu adalah kebijakan dari BPJS sendiri.
"BPJS PBI itu ada PBI pemerintah daerah, PBI provinsi dan PBI pusat. Namun kami belum bisa menentukan, karena kebijakan itu adanya di pimpinan," tandasnya. (Samsul Fatoni)
Dapatkan berita pilihan editor dan informasi menarik lainnya di saluran WhatsApp resmi Poskota.co.id. GABUNG DI SINI
