Pada sila kedua menganjurkan kita semua untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Sementara sila kelima mengajak kita untuk memberi pertolongan kepada orang lain demi bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, satu di antara upaya yang patut dikembangkan adalah budaya saling berbagi.
Yang memiliki kelebihan, menyisihkan sebagian kelebihannya untuk menutupi kekurangan orang lain. Boleh jadi, bagi yang berlebih, sebagian rezeki yang disalurkan tidaklah seberapa, tetapi sangatlah berharga bagi orang lain.
Itulah makna berbagi dalam kehidupan sosial ekonomi untuk mempersempit kesenjangan yang hingga kini masih menganga.
Di sisi lain, di dunia politik, saling berbagi kini sedang menjadi sorotan. Tentu, bukan berbagi dalam konteks sosial ekonomi, tetapi bagi-bagi kursi jabatan, meski ujungnya jabatan itu hendaknya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Lebih-lebih jabatan politis dan strategis di institusi negara apa pun namanya, wajib digunakan memajukan ekonomi bangsa dan negaranya, bukan ekonomi dirinya, keluarganya, kelompoknya dan kerabatnya.
Karena itu yang perlu dikritisi bukan soal bagi-bagi kursi, tetapi kualifikasi. Apakah figur yang bersangkutan layak menduduki kursi dimaksud. Ini untuk mencegah politik balas jasa yang kebablasan, meski sulit terbantahkan kepada siapa kursi diberikan akan bergantung kepada ‘penguasa kursi’, bahkan penentuan kursi kabinet menjadi hak prerogatif presiden terpilih.
Berikutnya yang perlu dikritisi adalah mencermati dan mengontrol kinerja pejabat yang telah diberikan mandat, apakah jabatan digunakan untuk kesejahteraan rakyat atau kesengsaraan rakyat. Apakah kebijakan yang digulirkan berdampak positif bagi kemajuan bangsa atau kemunduran.
Bagi-bagi kursi jabatan usai pemilu, pilpres yang dilakukan oleh pemenang sebagai pemegang kekuasaan di pemerintahan mendatang, bukanlah hal baru dan tabu.
Sejak pemilu langsung yang mensyaratkan dibangunanya parpol koalisi untuk mengusung pasangan capres-cawapres hingga pasangan calon kepala daerah (cakada), berujung bagi-bagi kursi. Bisa disebut sebagai konsekuensi politik adanya koalisi.
Sejatinya saling berbagi itu baik, termasuk berbagi kekuasaan untuk memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Berbagi kekuasaan untuk kebaikan, mempercepat kemajuan dan kejayaan negeri.
Menjadi tidak baik, jika kekuasaan yang didapatkan diselewengkan untuk memupuk kekayaan pribadi dan keluarganya, atau disalahgunakan untuk melindungi kepentingan dirinya, keluarganya dan kerabatnya, bukan untuk melindungi rakyatnya. (Azisoko)
Dapatkan berita pilihan editor dan informasi menarik lainnya di saluran WhatsApp resmi Poskota.co.id. GABUNG GRATIS DI SINI.
