POSKOTA.CO.ID - Politikus Senior, Andi Sinulingga menampik jika Anies Baswedan dianggap turun kelas saat kembali maju di Pilkada DKI Jakarta. Menurut dia, menjadi pejabat publik adalah ruang pengabdian untuk rakyat.
Hal itu mengingat Anies Baswedan yang telah menjelma menjadi tokoh nasional setelah maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024.
"Definisi tokoh nasional itu kan sumir. Misalnya Pak Prabowo yang kemudian jadi menteri, yang menurut saya lebih kokoh jadi gubernur," kata dia, dikutip dari kanal youtube Total Politik pada Selasa (11/6/2024).
Andi, eks kader Partai Golkar yang menjadi tim sukses pasangan Amin di Pilpres 2024, mencontohkan kembali Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang pernah menjadi menteri, gubernur, dan sekarang menjadi wali kota Pasuruan. Dia juga menjabat sebagai Sekjen PBNU.
"Misalnya Saifullah Yusuf, dia jadi menteri, wakil gubernur, wali kota, dan jadi sekjen ormas terbesar, PBNU. Apakah ketika dia jadi wali kota menjadi turun kelas? Tidak. Dia tetap menjadi tokoh nasional, karena ini kiprah dan panggilan," tuturnya.
Andi menambahkan, kalau alat ukurnya survei, maka survei ini untuk melihat apakah ada panggilan kepada Anies. Kalau survei menyatakan ada, maka sebetulnya layak ikut kontestasi.
"Kalau ada panggilan (dari survei itu), dan panggilan tersebut signifikan layak bertarung, maka harus masuk menurut saya. Kecuali tidak ada panggilan, memaksakan diri misalnya. Lobi partai untuk maju, bagi-bagi bansos. Ini sesuatu yang menurut saya memaksakan diri," tambahnya.
Dia menekankan, kalau kemudian Anies maju kembali sebagai cagub DKI Jakarta, tidak bisa dikatakan turun kelas.
"Karena ini kan ruang pengabdian semuanya. Kalau rakyat memanggilnya, dan partai merespons itu semua, menurut saya ya bertandinglah," ucapnya.
Menurut Andi, Anies memiliki soft power dan ini menjadi faktor penting dalam dinamika politik Jakarta. Selama menjabat sebagia gubernur DKI, Anies mampu mengeksekusi penyelesaian antara lain waduk Lebak Bulus dan waduk Pondok Ranggon.
"Itu selesai dieksekusi dengan baik. Bahkan sodetan Ciliwung, yang kemudian diberitakan seolah Pj Gubernur yang melanjutkan, padahal nggak bisa dilanjutkan kalau tidak ada pembebasan lahannya. Dan itu proyek (Kementerian) PUPR, pembebasan lahannya adalah DKI," terangnya.
.jpg)
.jpg)
