Dengan kualitas demokrasi yang demikian, diharapkan akan terpilih pemimpin, kepala daerah yang peka dan dekat dengan rakyat. Pemimpin yang mampu mendekatkan pemerintahan (daerah) dengan kepentingan rakyat serta adanya peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik dalam segala sektor kehidupan. Kita sebut, pejabat yang peduli rakyat, bukan peduli kerabat.
Maknanya segala sesuatu, program dan kebijakan yang digulirkan semata demi kepentingan rakyat. Tentu, setelah merespons suara dan kehendak rakyat sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Jangan berteriak kencang menjaga marwah demokrasi, tetapi dalam melaksanakan kebijakan, mengambil keputusan tidak pernah melibatkan rakyat. Jika itu yang dilakukan, demokrasi hanya menjadi alat penguasa atau elite untuk mencapai tujuan tertentu, meraih kekuasaan. Demi ego politiknya, kelompoknya, meski mengorbankan kepentingan banyak orang.
Disebut demokrasi, jika melibatkan rakyat. Demokrasi tanpa melibatkan rakyat, tidak layak disebut demokrasi. Jika dipaksakan, sebut sajademokrasi tanpa demos, demokrasi yang tidak melibatkan rakyat. Kita tentu tak berharap demikian. Marwah demokrasi, yaitu kembali ke rakyat seperti inilah yang perlu diselaraskan, ditempatkan kembali pada posisinya sebagai pedoman dasar dalam berdemokrasi.
Ini selaras juga dengan sistem demokrasi, khususnya Demokrasi Pancasila, pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat, seperti dikatakan Pak Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi” di media ini.
Kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan bahkan diidealkan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Mari kita selaraskan marwah demokrasi sebagaimana mestinya, bukan sebagaimana kehendak penguasa demi marwahnya. (Azisoko)
