SETELAH di barbagai perguruan tinggi negeri para mahasiswa unjuk rasa menolak tingginya UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang harus dibayarkan tiap semester, dilanjut mendatangi Komisi X DPR, Menteri Pendidikan dan Kabudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim memberikan penjelasan di Komisi X DPR, tentang mahalnya UKT.
Dalam penjelasannya, Mendikbud Nadiem menjelaskan UKT untuk mahasiswa lama tidak ada kenaikan. Yang terjadi di berbagai perguruan tinggi, kenaikan itu untuk mahasiswa baru. Menteri nadiem berkomitmen akan menghentikan UKT yang naik secara tidak rasional dan tidak wajar.
Yang pertsma, PTN kalau ada kenaikan, peningkata itu rasional dan masuk akal. Di luar ada pemberitaan soal akan terjadi lompatan-lompatan UKT yang tidak wajar, kalau itu terjadi akan dihentikan. Kemudian komintemen lainnya, akan meningkatkan KIP-Kuliah, kami akan terus berjuang meningkatkan KIP-K, di bagian mahasiswa yang peling tidak mampu akan diadakan peningkatan.
Pada kesempatan itu, Mendikbud mengatakan dari APBN bidang Pendidikan, hanya proporsi kecil dari jumlah 20 persen APBN. Sekjen Kemendikbud Suharti menjelaskan, dari total APBN Rp3.325 Triliun, untuk bidang Pendidikan sebesar 20 persen, atau Rp633 triliun.
Dari jumlah ini ternyata yang dikelola oleh Kemendikbud hanya 15 persen, atau 98,9 triliun. Yang terbesar untuk transfer daerah Rp346 Triliun, sisanya tersebar untuk Pendidikan di kementerian lain dan juga Lembaga yang terkait Pendidikan seperti Pendidikan kedinasan.
Ke depan, anggaran secara umum akan menghadapi tantangan, hal ini karena seperti diberitakan kabinet baru mendatang, di bawah kepemipinan presiden terpilih Prabowo Subianto, akan memperbanyak jumlah kementerian. Yang semula 34 kementerian akan menjadi 40-42 kementerian.
Sudah barang tentu adanya penambahan jumlah sekitar 6-8 kementerian itu akan membutuhkan alokasi anggaran juga. Jumlahnya pastinya dalam sangat besar juga. Dengan demikian maka ekspansi anggaran ke bidang Pendidikan belum memberikan gambaran akan adanya tambahan.
Dampaknya, meski Menteri Nadiem berkomitmen meningkatkan jumlah bantuan untuk mahasiswa, namun dengan gambaran itu, belum ada optimisme yang besar. Untuk memperingan UKT atau menambah KIP-Kuliah belum memberikan gambaran harapan besar.
Selain itu, kabinet mendatang pastinya akan sangat memusatkan perhatian kepada program makan siang gratis, yang kemungkinan akan menelan anggaran sangat besar. Ada yang menghitung, konon dalam setahun akan menelan sekitar 450 triliun.
Kalau program makan siang gratis itu langsung dilaksanakan maka desakan anggaran ke bidang lain akan terasa, termasuk ke sektor Pendidikan. Dengan demikian, maka tampaknya belum ada kabar gembira soal peningkatan jumlah anggaran Pendidikan, termasuk memperingan UKT atau menambah KIP-Kuliah.
Satu hal lagi, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, juga masih akan terus dilanjutkan, juga membutuhkan alokasi anggaran besar. Untuk pemerintahan tahun pertama, Prabowo mengatakan, akan mengalokasikan Rp16 Triliun untuk pembangunan IKN.
