JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan Pemprov DKI Jakarta melakukan perapihan administrasi kependudukan supaya pemberian bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
Joko mengatakan, Pemprov melalui Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta sedang menonaktifkan KTP warga yang telah meninggal hingga tidak mempunyai RT.
"Ini penting dilakukan karena Pemerintah Provinsi DKI miliki program bantuan sosial dalam bentuk KJP, subsisdi pangan, subsidi transportasi, dan beberapa bantuan sosial lainnya," kata Joko di Jakarta pada Senin, 20 Mei 2024.
Joko menyebut, Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) Bogor, Tangerang, Bekasi, hingga Depok terkait perapihan administrasi kependudukan ini.
"Sudah mulai berkoordinasi beberapa bulan yang lalu, hampir setahun, dan sudah mulai dibenahi," jelasnya.
Sebelumnya, Disdukcapil menemukan 3 juta orang tinggal di ibu kota, tetapi tidak memiliki KTP Jakarta.
"Ini luar biasa, 3 juta sendiri selisihnya," ungkap Joko.
Dari pendataan terungkap hanya 8,5 juta warga yang benar-benar memiliki KTP dan tinggal di Jakarta.
Menurut Joko, temuan ini membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang digunakan untuk bansos dan bantuan lainnya.
"Tentunya ini akan menjadi beban yang luar biasa bagi APBD kita," jelas Joko. (Pandi)
Dapatkan berita pilihan editor dan informasi menarik lainnya di saluran WhatsApp resmi Poskota.co.id. GABUNG GRATIS DI SINI.
.jpg)
.png)
