Obrolan Warteg: Politik Akomodasi

KALAU koalisi disebut bagi-bagi kue atau bagi- bagi kursi menteri, tidaklah salah karena itu hanyalah istilah dalam menyikapi dinamika politik yang terjadi.

Kalau koalisi nantinya mengakomodir kepentingan para anggotanya, tidaklah keliru juga, karena sebuah kelompok apa, tentu berharap dapat mengakomodir kepentingan anggotanya.

Begitu juga mencuatnya politik akomodasi, dalam artian mengakomodir kepentingan parpol yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Di antaranya dengan menempatkan kader parpol menjadi menteri seperti yang ramai menjadi perbincangan belakangan ini.

“Mengakomodir kepentingan anggota itu baik. Saya sebagai anggota paguyuban misalnya, akan merasa senang, jika aspirasinya diperhatikan oleh ketua paguyuban,” kata Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan Yudi.

“Betul, asal semua kepentingan anggota diperhatikan, bukan karena kedekatan, bukan pula diwarnai diskriminasi,” kata Yudi.

“Soal itu, akan tergantung kepada ketua dan pengurusnya. Tentu sebagai ketua akan mengakomodir kepentingan para anggotanya sesuai peran dan fungsinya. Itulah politik akomodasi,” kata mas Bro.

“Jadi kalau mau diakomodir kepentingannya, ya masuklah menjadi anggota sebuah paguyuban yang menerapkan politik akomodasi,” kata Heri.

“Katanya kalian menjadi anggota paguyuban yang sangat proaktif atas kepentingan para anggotanya. Boleh ikutan masuk menjadi anggota nggak?,” tanya Yudi.

“Boleh saja, asal satu haluan, dengan satu visi dan misi yang sama. Kalau beda yang repot juga,” jawab Heri.

“Jika sudah menjadi anggota, dengan sendirinya sudah melebur menjadi satu keluarga besar yang tidak saling berseberangan. Dan, sebagai anggota baru misalnya, jangan ngiri soal fasilitas anggota yang sudah lama berjuang membesarkan paguyuban,” kata mas Bro.

“Tetapi ingat. Masing-masing paguyuban punya AD/ART sendiri. Dan ingat pula, paguyuban itu beda dengan institusi negara/pemerintahan,” kata Yudi.