ADVERTISEMENT

Datang ke KPU RI, Refly Harun: Indikasi Kecurangan Pemilu 2024 Terlihat Dari Keterlibatan Istana

Rabu, 20 Maret 2024 18:01 WIB

Share
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun di KPU RI, Jakpus. (Pandi)
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun di KPU RI, Jakpus. (Pandi)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, didemo sejumlah elemen masyarakat yang menolak pemilu curang, Rabu 20 Maret 2024.

Ditengah massa aksi, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun ikut mengawal prosesi jelang pengumuman hasil rekapitulasi yang rencananya akan dipublikasi malam nanti.

Kepada awak media, Reflu Harun menyebut dirinya aktif mengikuti gelombang gerakan tolak pemilu curang karena pemilu 2024 ini jelas terlihat kecurangan itu.

"Pemilu ini tidak bebas karena penuh intimidasi, penuh mobilisasi, tidak jujur juga. Karena banyak hal yang bisa kita tunjukkan ketidakjujuran tersebut. Misalnya fenomena Sirekap, tidak adil juga," katanya di lokasi, Rabu, 20 Maret 2024.

Refly menyebut, kecurangan pemilu yang paling jelas terlihat yakni keterlibatan istana dalam hal ini Presiden Joko Widodo untuk memenangkan salah satu pasangan calon (paslon).

"Itu yang paling membuat pemilu tidak adil," paparnya.

Refly membeberkan keterlibatan Presiden dalam proses pemilu 2024 diantaranya memobilisasi massa dengan menggunakan anggaran rakyat.

"Maka presiden bisa memobilisasi dana sebesar Rp 597 Triliun utk memenangkan calon tertentu dengan berbagai program perlindungan sosial. Ada pembagian sembako dan sebagainya," katanya.

"Itu yang sangat tidak adil. Tidak ada calon yang memiliki kemampuan finansial yg begitu dahsyat besar,  jadi tidak boleh yang namanya paslon dibantu oleh APBN untuk dimenangkan," tambah Refly.

Refly menambahkan saat ini dirinya sangat menanti bagaimana KPU dan Bawaslu mengungkap temuan indikasi kecurangan pemilu tersebut. (Pandi)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT