Obrolan Warteg: Bagi-Bagi Kursi dalam Koalisi

KATA koalisi belakangan sering menjadi perbincangan. Ada yang mewacakan koalisi besar, koalisi permanen. Mengapa perlu koalisi? Jawabnya karena belum ada partai menjadi pemenang mayoritas dalam pemilu langsung, termasuk pemilu 2024, sesuai hasil hitung cepat.

Karenanya, koalisi – kerja sama atau bergabungnya beberapa parpol untuk mendapatkan kelebihan suara di parlemen adalah sebuah keniscayaan. Tentu dengan platform yang sama, ada tujuan dan target yang sama.

“Tetapi yang namanya kerja sama dalam bidang apa pun tentu harus saling menguntungkan, bukan malah merugikan,” kata Heri mengawali obrolan warteg jelang buka puasa bersama sohibnya, mas Bro dan Yudi.

“Kalau tidak memberi keuntungan, buat apa repot – repot kerja sama segala, lebih baik jalan sendiri saja. Nah, karena tidak bisa jalan sendiri maka perlu kerja sama,” kata Yudi.

“Koalisi mengusung paslon presiden dan wapres pada pilpres yang baru berlalu, sudah menjadi bukti. Berikutnya akan ada koalisi pada pilkada November mendatang,” kata mas Bro.

“Berarti koalisi ini untuk membangun kekuatan agar dapat berlaga di pilpres maupun pilkada ya,” kata Heri.

“Bukan hanya dalam pilpres maupun pilkada, juga koalisi setelah pilpres dan pilkada, misalnya dalam kabinet dan parlemen. Biasanya koalisi yang memenangi kontestasi akan berlanjut,” jelas mas Bro.

“Sekalian merealisasikan kompensasi bagi – bagi kursi menteri ya,” kata Heri.

“Sering dikatakan, dalam koalisi tidak bisa terhindarkan adanya kompensasi, termasuk bagi- bagi kursi jabatan di kemudian hari. Biasanya terdapat kontrak politik sebelum koalisi terbentuk,” kata mas Bro.

“Itu koalisi yang memenangkan pilpres atau pilkada. Lantas bagaimana dengan yang kalah?,” tanya Heri.