Hak Angket di Bulan Ramadan

SELASA 12 Maret 2024, umat Islam yang mayoritas di negeri ini memulai ibadah puasa bulan Ramadan. Bulan ini bagi umat Islam disebut juga bulan suci Ramadan, karena satu bulan penuh untuk ibadah kepada Allah swt.

Bersamaan dengan datangnya bulan Ramadan itu pula, dunia politik di Tanah Air sedang panas-panasnya, karena proses Pemilu (Pileg dan Pilpres) mendekati puncaknya, yakni pengumuman hasilnya, yakni pada 20 Maret 2024.

Di samping itu, kini sedang ramai dibicarakan rencana sejumlah parpol  yang ingin menggelar hak angket di DPR, tentu saja melalui fraksi-fraksinya, yang akan membongkar apa yang disebut kecurangan Pemilu 2024. Kalau hak angket berhasil digulirkan dan dibentuk Pansus Angket Kecurangan Pemilu 2024, maka dunia politik kita hari-hari di bulan Ramadan akan panas.

Inilah yang perlu mendapat perhatian semua pihak. Sebab, di satu sisi ibadah puasa Ramadan memerlukan suasana sejuk dan sebisa mungkin menghindari perpecahan, ataupun kegaduhan politik, .yang sedikit banyak mengganggu ibadan puasa.

Di sisi lain, bongkar-bongkar kasus Pemilu, apalagi kecurangan Pemilu, sangat dimungkinkan akan menimbulkan kegaduhan politik. Maka yang diharapkan adalah kedewasaan berpolitik, dari berbagai pihak.

Sebab, kegaduhan timbul, bukan saja dari pihak anggota DPR di Pansus Angket Kecurangan Pemilu, tapi juga bisa datang dari pihak yang terdampak bongkar-bongkar itu, dan tidak menghendaki adanya hak angket. Ini bisa datang dari pihak yang menjadi sasaran atau obyek hak angket, termasuk pemerintah, yang di puncaknya ada Presiden Jokowi.

Kalau mengikuti pemberitaan berbagai media, belakangan muncul tudingan-tudingan kecurangan, dan penyalahgunaan kekuasaan terkait Pilpres dan Pileg. Juga kisruh politik terjadi di penyelenggara KPU, IT KPU dicurigai menjadi ajang kecurangan yang menguntungkan pihak tertentu, dan merugikan pihak lainnya.  Ada yang mengatakan, kecurangan pada Pemilu kali ini sangat brutal, dan Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling brutal di masa era reformasi.

Hal-hal yang terjadi di lapangan, akan banyak sekali data dan fakta yang dibawa ke Pansus Angket tersebut, dan diduga akan menimbulkan suasana naiknya suhu politik pasca Pemilu 2024.

Ramadan adalah menjaga kesucian ibadah, mencari kebenaran hakiki di mata Allah swt. Sedangkan Hak Angket DPR adalah untuk mencari kebenaran, yang nota bene sering disebut politik adalah kotor.

Kalau kedua hal tersebut dijalankan selaras secara bersama-sama, maka dalam bekerja para anggota Pansus Hak Angket Kecurangan Pemilu diharapkan memegang kebenaran hakiki, karena dilandasi ibadah puasa Ramadan, dan  bukan sekedar mencari menang.