ADVERTISEMENT

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun Endus Operasi Senyap Istana Gagalkan Hak Angket

Jumat, 8 Maret 2024 19:23 WIB

Share
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun orasi dalam aksi unjuk rasa depan DPRMPR RI, Jakarta Pusat. (Pandi)
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun orasi dalam aksi unjuk rasa depan DPRMPR RI, Jakarta Pusat. (Pandi)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyebut. jika Istana tengah mengatur strategi sedemikian rupa untuk menggagalkan hak angket yang diusulkan partai oposisi.

Hal tersebut disampaikan Refly saat orasi diatas mobil komando dalam unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jumat 8 Maret 2024.

"Kita sama-sama intip ngapain mereka (istana), karena yang saya dengar adalah istana sedang operasi, operasi senyap untuk menggagalkan hak angket," katanya di hadapan ratusan massa aksi.

Refly menambahkan bahwa sampai saat ini pihaknya masih menunggu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait kapan hak angket akan digelar.

"Kita sedang menunggu DPR melakukan hak konstitusional mereka yaitu hak angket, tapi sampai saat ini belum ada tanda-tandanya hak angket bakal digelar," tukasnya.

Refly kemudian mengajak semua masyarakat yang merasa dicurangi dalam proses pemilu 2024 untuk sama-sama bersuara menyampaikan aspirasi dan kegelisahan rezim Jokowi.

"Karena itu semakin istana mau menggagalkan hak angket, kita harus semakin kencang untuk mendukung para anggota DPR melaksanakan hak konstitusional mereka," tukasnya.

Pantauan di lokasi massa terus mendesak agar Presiden Joko Widodo dimakzulkan. Massa juga menuntut agar pemilu 2024 di proses ulang, pasalnya terindikasi banyak kecurangan.

Spanduk 'Pecat Ketua KPU RI' dan 'Pecat Ketua Bawaslu RI' terbentang. Selain itu tampak spanduk bertuliskan 'Joko Widodo Raja Nepotisme dan Dinasti juga terpampang tepat di depan pagar DPR/MPR RI. (Pandi)

 

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT