JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) sangat menyayangkan statemen TKN Pasangan Prabowo-Gibran bahwa rencana kebijakan Makan Siang Gratis di Sekolah akan diambil dari Dana BOS. 

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri menyatakan bahwa P2G tegas menolak jika rencana kebijakan makan siang gratis menggunakan dana BOS. Iman menjelaskan alasan penolakannya.

“Pertama, sebagian besar dana BOS dipakai untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer. Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Sebab ada guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS,” ungkap Iman, Sabtu (2/3/2024).

Iman melanjutkan, pada prinsipnya P2G tentu berharap anak-anak Indonesia terpenuhi kebutuhan gizinya. 

"Bicara gizi, kami harap gurunya juga mendapatkan asupan gizi. Itu perlu dipertimbangkan juga," tambahnya.

Kedua, seharusnya skema makan siang gratis pembiayaannya tidak diambil dari anggaran pendidikan termasuk BOS dari APBN. Sebab, dengan anggaran APBN yang sekarang saja, belum mampu mensejahterakan guru, memperbaiki fasilitas sekolah dan memajukan kualitas pendidikan kita.

Untuk sekolah jenjang SD, data BPS menunjukkan 60,60 persen ruang kelas dalam kondisi rusak pada tahun ajaran 2021/2022. Ini yang semestinya menjadi fokus perhatian pemerintah.

"Apalagi kalau harus menanggung beban makan siang gratis. Kita perlu mendiskusikan ini secara serius ketika presiden terpilih nanti sudah ditetapkan KPU,” lanjutnya.

Ketiga, Iman mengingatkan data menunjukkan bahwa kondisi anggaran dana BOS dari pemerintah pusat itu selalu turun tiap tahun.

“Misal, dari 2022 ke 2023, dana BOS berkurang hingga Rp539 miliar. Jadi kalau menggunakan dana BOS, dikhawatirkan akan mengorbankan pembiayaan sektor lain yang lebih esensial dalam belanja sekolah, seperti upah guru honorer," lanjut guru swasta tersebut.

Iman menyatakan bahwa banyak Sekolah Dasar (SD) yang mengeluhkan dana BOS untuk siswa itu sendiri kurang.