ADVERTISEMENT

Connie Bakrie Pertanyakan Dasar Hukum Presiden Jokowi Berikan Jenderal Kehormatan ke Prabowo

Jumat, 1 Maret 2024 21:37 WIB

Share
Pengamat Bidang Militer Dr.Connie Rahakundini Bakrie. (Instagram @connierahakundinibakrie)
Pengamat Bidang Militer Dr.Connie Rahakundini Bakrie. (Instagram @connierahakundinibakrie)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pangkat jenderal kehormatan bintang empat kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat.

Prabowo, yang purna tugas dari Angkatan Bersenjata RI (ABRI) dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal atau bintang tiga, kini menyandang jenderal (HOR) atau bintang empat di pundaknya.

Pengamat Bidang Militer dan Pertahanan Keamanan Dr.Connie Rahakundini Bakrie atau yang sering disapa Connie Bakrie, ikut mempertanyakan dasar hukum Presiden Jokowi memberikan pangkat Jenderal TNI Kehormatan bagi Prabowo. 

Menurut Connie,  bahwa  tidak ada aturan yang memungkinkan Capres Nomor Urut 2 itu bisa menerima pangkat Jenderal TNI Kehormatan tersebut. 

Connie pun menyinggung soal UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang berdasarkan pengetahuannya belum pernah diubah atau diperbaharui sehingga tidak ada aturan soal kenaikan pangkat untuk purnawirawan. 

"Kedua, juga setahu saya belum ada perubahan/pembaharuan pada UU Nomor 20 Tahun 2009, dimana di dalamnya dinyatakan kenaikan pangkat kehormatan hanya dapat diberikan hanya kepada prajurit dan perwira aktif," ujar saat dihubungi, Jumat (1/3/2024). 

"Karenanya yang menjadi pernyataan adalah dasar hukum apa yang digunakan RI 1 dan juga segenap jajaran TNI dan panglima dan Kastaf AD untuk keputusan itu," tegas Connie. 

Connie yang kini lagi Moskow itu menyebut,  belum menemukan apakah dalam beberapa hari kemarin ada semacam rapat estafet dewan diatas Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tertinggi (Wanjakti) yang diciptakan RI 1 sehingga memungkinkan Prabowo menerima gelar tersebut. 

"Karena per saat ini yang saya belum temukan apakah dalam beberapa hari kemarin ada semacam rapat estafet dewan di atas Wanjakti, yang diciptakan RI 1 khusus seperti saat pasal dalam MK hendak 'disulap' khusus bagi Gibran, sehingga 'Wanjakti" itu mengizinkan Panglima dan Kastaf untuk melanggar UU di atas," paparnya. 

Connie menyampaikan,  bahwa Wanjakti hanya berlaku untuk pergerakan pangkat perwira aktif. 

Halaman

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT