ADVERTISEMENT

Hingga Akhir Februari 2024, DJP Himpun 5,4 juta SPT

Kamis, 29 Februari 2024 12:10 WIB

Share
Direktur P2 Humas DJP Dwi Astuti. (Foto: Poskota/Rizal)
Direktur P2 Humas DJP Dwi Astuti. (Foto: Poskota/Rizal)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menghimpun sebanyak 5,4 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh hingga akhir Februari 2024. Jumlah itu tumbuh 1,63% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Direktur P2 Humas DJP Dwi Astuti mengatakan, 5,4 juta SPT Tahunan itu terdiri dari 166.266 SPT wajib pajak badan dan jumlah itu tumbuh negatif 0,19%. Sementara untuk SPT wajib pajak orang pribadi, terkumpul 5,24 juta SPT atau tumbuh 1,69%.

"Growth total (SPT Tahunan) sebesar 1,63%, dibandingkan tahun lalu. Itu karena SPT PPh Badan masih lama (jatuh temponya), jadi pertumbuhannya -0,19%, karena ini jatuh tempo masih April 2024," ujarnya kepada awak media di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2024).

Dwi pun memaparkan SPT Tahunan sebanyak 5,4 juta itu berasal dari empat jenis saluran penyampaian yang digunakan wajib pajak. Terdiri dari pelaporan SPT melalui e-filing sebanyak 4,9 juta, e-form sebanyak 399.211, e-SPT sebanyak 10, dan manual sebanyak 104,649 SPT.

Saat ini mayoritas wajib pajak melaporkan SPT secara elektronik melalui DJP Online. Meski demikian, Dwi menegaskan hingga saat ini, DJP tetap menerima pelaporan SPT manual alias mengisi SPT menggunakan kertas di kantor pajak.

"Kami terima juga SPT manual. Jadi total SPT yang kita terima itu 5.409.238 SPT sampai hari ini, yang terdiri dari SPT wajib pajak badan 166.266, wajib pajak orang pribadi 5.242.972," tuturnya.

Perlu diingat, ada tenggat pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023. Untuk wajib pajak orang pribadi, paling lambat 31 Maret 2024, dan wajib pajak badan maksimal 30 April 2024.

Dwi pun mengimbau wajib pajak untuk berhati-hati terhadap modus penipuan mengatasnamakan otoritas pajak selama musim pelaporan SPT. Pasalnya, banyak modus penipuan melalui email dan pesan WhatsApp.

Pelaku penipuan biasanya mengirim email menagih pajak kepada wajib pajak tanpa menggunakan domain resmi @pajak.go.id. Dia menegaskan domain pajak untuk mengirimkan pesan kepada wajib pajak hanya melalui @pajak.go.id, selain itu dipastikan palsu.

Dwi pun mengingatkan pihak DJP tidak pernah mengirim pesan yang mengintimidasi wajib pajak. Surat email resmi dari DJP berisi imbauan atau peringatan dengan bahasa formal tanpa kesan intimidasi.

Halaman

ADVERTISEMENT

Reporter: Rizal Siregar
Editor: Firman Wijaksana
Sumber: -

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT