JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Massa dari elemen "Gerakan Keadilan Rakyat" menggelar aksi unjuk rasa (unras) di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jakarta Pusat, Senin, 19 Februari 2024.
Dalam aksi yang diikuti ratusan massa itu, beberapa perwakilan akhinrya dipertemukan dengan pihak Bawaslu.
Koordinator Aksi Gerakan Keadilan Rakyat, Ronal Mulia Ramos mengatakan, bahwa dalam pertemuan itu pihaknya telah menyampaikan apa yang dikeluhkan, yakni terkait indikasi dugaan kecurangan pemilu 2024.
"Tadi kita sudah ke dalam dan diterima oleh bawaslu. Jadi mereka menerima apa yang menjadi aspirasi kita," katanya kepada wartawan di lokasi, Senin.
Meski demikian, Ronal menyampaikan, jika Bawaslu tetap saja tidak berani mengeluarkan batang hidung dengan cara mengemukakan langsung terkait temuan dugaan kecurangan pemilu 2024.
"Tapi mereka tetap tidak bisa keluar ya, karena komunikasi antara masyarakat dengan Bawaslu terhalang dinding tebal. Jadi Bawaslu sebenarnya harus keluar menyatakan sedikit saja bahwa Bawaslu sudah bekerja," paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ronal menegaskan, jika Bawaslu dalam hal ini harus bekerja profesional tak pandang bulu. Termasuk memastikan tidak diintervensi dari pihak manapun.
"Bawaslu harus bisa gagah, itu kalau huruf B nya hilang jadi Awaslu. Jadi Bawaslu harus bisa gagah, tidak peduli anak pejabat, tidak peduli anak presiden, tidak peduli anak jenderal, kalau terjadi pelanggaran terhadap pemilu tindak dong," tuturnya.
Pantauan poskota.co.id di lokasi, aksi yang digelar sejak pukul 11.00 WIB siang itu, sempat diwarnai ricuh, karena ada beberapa massa yang mengaku dari kalangan mahasiswa.
Massa yang mengaku dari kalangan mahasiswa ini bagian dari massa yang pro pada pemilu 2024. Sementara Gerakan Keadilan Rakyat merupakan massa yang kontra terhadap pemilu 2024.
Setelah dibenturkan oleh massa yang mengaku dari kalangan mahasiswa, menjelang sore massa dari Gerakan Keadilan Rakyat perlahan mundur hingga membubarkan diri dari depan kantor Bawaslu RI. (Pandi)
.jpg)
