ADVERTISEMENT

Malaysia Temukan Perkampungan PMI Ilegal

Senin, 19 Februari 2024 09:39 WIB

Share
Warga perkampungan di digrebek pemerintah Malasyia. ist
Warga perkampungan di digrebek pemerintah Malasyia. ist

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID -  Pemerintah Malaysia menemukan perkampungan ilegal  yang hampir semua penghuninya adalah warga negara Indonesia (WNI) yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Shah Alam, Selangor. 

Dalam penggerebekan yang dilakukan pada Minggu (18/2/2024) itu, Departemen Imigrasi Malaysia menangkap setidaknya 132 imigran gelap. Dari jumlah tersebut, sebanyak 130 orang di antaranya adalah warga Indonesia yang terdiri dari 76 laki-laki, 41 perempuan, dan 13 anak-anak, termasuk bayi berusia 9 bulan. 

Sedangkan, dua orang lainnya adalah warga Bangladesh. Pekampungan atau permukiman ilegal itu tepatnya berada di dalam kawasan perkebunan kelapa sawit di wilayah Setia Alam.

Wakil Direktur Jenderal (Operasi) Imigrasi Malaysia, Jafri Embok Taha, mengatakan berdasarkan hasil hasil intelijen dan aduan masyarakat, perkampungan tersebut telah ada selama empat tahun terakhir dan dilengkapi dengan listrik. 

"Para warga asing ini diyakini menyewa daerah tersebut dari penduduk setempat, yang juga memasok listrik. Ketua Kampung di sini mengatakan bahwa mereka membayar sekitar 6.000 ringgit Malaysia per bulan untuk sewa lahan seluas 0,6 hektare,” jelas dia.

"Di permukiman liar ini juga terdapat toko kelontong, warung makan, dan surau. WNA ini sebagian besar berprofesi sebagai tukang bersih-bersih, pelayan restoran, dan kuli bangunan di sekitar lokasi," kata  Jafri.

Jafri Embok Taha mengatakan, berdasarkan pemeriksaan seluruh WNA yang diamankan tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan sudah terlalu lama tinggal di Malaysia.

Jafri mengatakan, operasi tersebut melibatkan 220 anggota dan petugas dari berbagai instansi, termasuk General Operation Force (GOF) dan National Registration Department (Departemen Pendaftaran Nasional), dan kasus tersebut diselidiki berdasarkan Undang-Undang Imigrasi 1959/63.

Ketika ditanya tentang tindakan terhadap pemilik tanah, Jafri menjawab bahwa peninjauan lebih lanjut akan dilakukan berdasarkan Pasal 55E (1) Undang-Undang Imigrasi 1959/63.

Jafri juga mengingatkan masyarakat dan pengusaha untuk tidak menampung imigran gelap, atau akan menghadapi tuntutan hukum. (rizal)

Halaman

ADVERTISEMENT

Reporter: Rizal Siregar
Editor: Fernando Toga
Sumber: -

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT