Bawaslu DKI Ungkap Kasus Dugaan Politik Uang oleh Caleg DPRD di Jaktim Masuk Tahap Pra Penuntutan

Senin, 12 Februari 2024 19:02 WIB

Share
Ilustrasi Gedung Bawaslu (foto/ist)
Ilustrasi Gedung Bawaslu (foto/ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menyebut kasus dugaan politik uang pada tahapan kampanye yang dilakukan salah satu Caleg DPRD di Jakarta Timur sudah memasuki tahap pra penuntutan.

"Perkaranya sudah diproses di Gakkumdu Bawaslu Jaktim. Sudah masuk tahap pra-penuntutan," kata Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Benny Sabdo melalui pesan singkat, Senin, 12 Februari 2024.

Selain itu, Bawaslu DKI juga menemukan adanya dugaan politik uang yang dilakukan oleh salah satu calon legislatif (caleg) DPR RI di wilayah Tambora, Jakarta Barat.

Benny Sabdo mengatakan pihaknya tengah melakukan penelusuran soal adanya dugaan politik uang yang dilakukan caleg DPR RI di masa tenang tersebut.

"Ada infromasi awal dugaan politik uang salah satu caleg DPR RI di wilayah Tambora Jakbar. Bawaslu Jakbar sedang melakukan penelusuran dugaan perkara politik uang di masa tenang tersebut," paparnya.

Benny menegaskan jika Bawaslu melarang keras adanya politik uang yang dilakukan caleg dari partai politik. Apalagi politik uang dilakukan saat masa tenang kampanye.

"Politik uang adalah kejahatan demokrasi dan merupakan tindak pidana pemilu. Personil Gakkumdu di seluruh wilayah DKI juga melakukan patroli pengawasan khusus politik uang," tegasnya.

Lebih jauh Benny berujar sesuai Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, setiap peserta pemilu yang melakukan politik uang, apalagi di masa tenang kampanye, dikenakan sanksi pidana bahkan denda.

"Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta," ungkapnya.
 

Reporter: Pandi Ramedhan
Editor: Rendra Saputra
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar