JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menilai bahwa warna biru pada kantong sembako murah yang dibagikan oleh Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono, memiliki makna yang lebih universal dan tidak menunjukkan keberpihakan pada partai politik tertentu.
"Karena warna itu kan universal, artinya warna tanpa logo, tanpa simbol tertentu, tentu kita tidak bisa menghakimi atau menganggap itu sebagai pelanggaran," kata Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Bawaslu DKI Jakarta, Quin Pegagan, setelah konsolidasi media dalam rangka penguatan pemberitaan hasil Pemilu 2024 di Jakarta, Jumat.
Quin menyatakan bahwa pihaknya tidak melihat adanya dugaan pelanggaran terkait kegiatan pembagian sembako murah yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang menggunakan tas berwarna biru muda.
Meskipun kantong sembako murah dari Pemprov DKI Jakarta ini sempat menjadi sorotan warganet karena warnanya yang mirip dengan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
"Bawaslu sudah memantau, mengawasi, dan melihat bahwa hal itu masih belum masuk dalam dugaan pelanggaran," tegasnya.
Quin menegaskan bahwa jika dugaan keberpihakan terhadap Heru hanya berdasarkan penggunaan warna, maka hal tersebut belum memenuhi syarat sebagai dugaan pelanggaran. Terlebih lagi, diketahui ada warna lain yang juga digunakan.
Namun, dia menyatakan bahwa pihaknya dapat meminta klarifikasi dari Heru terkait pembagian sembako murah tersebut jika dianggap perlu untuk meredam kontroversi.
"Ya tentu, bila dianggap perlu, tetapi kami menganggap bahwa hal tersebut belum memenuhi syarat karena akumulatif seperti itu dan belum ada laporan yang masuk," ujar Quin.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD DKI, Muhammad Taufik Zoelkifli, berpendapat bahwa pembagian sembako murah seharusnya menggunakan warna yang netral.
"Kalau berniat baik dan ikhlas hanya untuk pembagian sembako saja, pakailah warna-warna netral seperti putih atau coklat ASN," ucap Taufik disitat Antara.
Taufik menekankan bahwa saat ini masih dalam masa kampanye, sehingga perlu adanya sensitivitas atau kepekaan yang tinggi dari para pejabat ketika melaksanakan kegiatan publik.
.jpg)
