Memudarnya Demokrasi di Indonesia

Akademisi dan kaum intelektual ramai-ramai mengkritisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas memudarnya demokrasi di Tanah Air. Mereka menilai Jokowi telah melakukan penyimpangan penyelenggaraan negara.

Di antaranya, civitas UGM lewat 'Petisi Bulaksumur', menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial oleh sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat.

Senada dengan civitas UGM, Civitas Universitas Islam Indonesia (UII) pun mendesak Jokowi kembali ke 'relnya' dalam etika dan praktik kenegarawanan. Mereka meminta Jokowi untuk tak berpihak pada satu pasangan calon presiden-wakil presiden di Pilpres 2024.

Tak sampai di situ saja, kritikan juga dilontarkan oleh Koalisi Dosen Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan timur. Mereka meminta Jokowi tak boleh berpihak di Pilpres 2024.

Diketahui, putra sulungnya, Gibran Rakabuming merupakan calon wakil presiden, berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Kritikan juga datang dari sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Perekat Nusantara. Mereka melayangkan somasi terhadap Jokowi atas dugaan dinasti politik.

Turun 'gunungnya' para kaum intelektual mengkritisi 'manuver politik' Jokowi menandakan demokrasi di Indonesia telah berada pada fase titik nadir. Kondisi ini merupakan masalah yang serius. Dan, ini harus menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia.

Perjuangan yang dilakukan sivitas akademika adalah murni dilakukan demi mengembalikan demokrasi pada jalurnya. Pun juga tata cara pemerintahan yang berdasarkan pada nilai demokrasi. Terutama, rakyat ingin Pilpres yang digelar pada 14 Februari 2024 dilaksanakan dengan jujur adil dan penyelenggara bersikap netral.