Pemerintah Pusat Mewajibkan Pedagang Kaki Lima Bersertifikat Halal

Aktivitas pedagang kaki lima (PKL) saat menunggu pembeli pada gerobak dagangannya di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2024). Pemerintah Pusat melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementrian Agama (Kemenag) mengatakan pemerintah mewajibkan produk makanan, minuman maupun jasa penyembelihan yang menghasilkan produk makanan dan minuman memiliki sertifikasi halal dan memberikan waktu toleransi sampai 17 Oktober 2024 mendatang. Poskota/Ahmad Tri Hawaari